Pemprov dan Kejati Kaltim Teken Kesepakatan Perlindungan Anak Terlantar

WhatsApp Image 2026 11 17 at 13.54.11 (1)

Penandatanganan komitmen bersama perlindungan anak terlantar di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Foto: Nisa/Pro Kutim

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten/kota, dan aparat penegak hukum memperkuat komitmen perlindungan serta pemenuhan hak anak terlantar dan yatim piatu. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap penguatan perlindungan anak di Kalimantan Timur. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak anak berjalan melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kepastian hukum, pengasuhan, identitas kependudukan, hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa ukuran kemajuan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga dari kehadiran negara dalam melindungi anak-anak yang kehilangan pengasuhan.

WhatsApp Image 2026 11 17 at 13.54.12 (1)

"Kita perlu menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan dan fasilitas dasar bagi ribuan anak di kawasan perkebunan kelapa sawit yang luas wilayahnya mencapai sekitar 3 juta hektare di Kaltim," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana memaparkan data Sistem Informasi Pembangunan Manusia Terpadu (SIP Mantap) per November 2026. Data tersebut mencatat sebanyak 28.351 anak berusia 6-18 tahun belum memperoleh hak pendidikan secara optimal.

WhatsApp Image 2026 11 17 at 13.54.13

"Kendala administratif, seperti ketidaklengkapan identitas dan asal-usul keluarga yang belum terlacak, masih menjadi tantangan utama dalam penetapan perwalian anak," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendorong percepatan pembentukan tim terpadu atau posko pelayanan hukum anak di 10 kabupaten/kota.

WhatsApp Image 2026 11 17 at 13.54.11 (2)

"DPRD juga mendesak sinkronisasi data terpadu bersama BPS serta pengoptimalan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak terlantar," tegasnya.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum berupaya memastikan perlindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, komitmen ini diharapkan mampu memberikan kepastian hak, perlindungan, serta masa depan yang lebih layak bagi setiap anak di Bumi Etam. (Dw/Fan/Fj)

5180
Dw
Memuat tombol bagikan...
Memuat komentar...