Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi bersama unsur Forkopimcam Bengalon meninjau Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur. Foto: Alvian/Pro Kutim
BENGALON – Kondisi Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, yang mengalami penurunan pada salah satu ujungnya mendapat perhatian serius Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi. Sabtu (22/8/2026), Mahyunadi turun langsung meninjau kondisi jembatan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bengalon.
Ujung jembatan mengalami penurunan (settlement) yang menyebabkan permukaan jembatan tidak lagi sejajar dengan jalan pendekat. Kondisi tersebut memengaruhi kenyamanan dan kelancaran kendaraan yang melintas serta perlu segera mendapat penanganan untuk mencegah kerusakan berkembang lebih parah.
Jembatan Lembak berada pada jalur poros nasional yang memiliki peran penting bagi konektivitas wilayah timur Kutai Timur. Jalur ini menghubungkan Bengalon dengan sejumlah kecamatan, di antaranya Kaliorang, Kaubun, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran, serta menjadi salah satu akses menuju Kabupaten Berau.
Jika jembatan mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat dilalui, dampaknya akan jauh lebih luas daripada sekadar gangguan lalu lintas. Distribusi barang, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah berpotensi ikut terganggu.
Saat meninjau lokasi, Mahyunadi menegaskan bahwa persoalan kewenangan tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Meskipun jembatan ini bukan kewenangan kabupaten, masyarakat tidak mau tahu soal itu. Yang mereka lihat dan mereka sasar adalah pemerintah setempat. Itulah sebabnya saya langsung menghubungi Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak provinsi khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN),” kata Mahyunadi.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipatif agar kondisi jembatan tidak sampai menimbulkan korban.
“Jangan sampai ada korban, kemudian pemerintah yang disalahkan karena kurang peduli dengan warganya. Kita harus kerjakan apa yang seharusnya bisa dikerjakan demi keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Mahyunadi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kutai Timur segera berkoordinasi dengan instansi teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (BPJN) untuk menentukan langkah penanganan yang cepat dan terukur.
“Ujung jembatan mengalami penurunan (settlement) yang menyebabkan permukaan jembatan tidak lagi sejajar dengan jalan pendekat,” ujar Mahyunadi saat meninjau kondisi Jembatan Lembak.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab dan tingkat kerusakan, sekaligus menentukan metode penanganan yang tepat.
Saat ini terdapat jalur alternatif melalui Desa Sepaso Selatan. Namun, jalur tersebut belum dapat menjadi pengganti penuh Jembatan Lembak karena melewati kawasan permukiman dan memiliki lebar jalan yang relatif terbatas daan jauh. Sebagian ruasnya juga masih berupa jalan tanah.
Kondisi itu membuat kendaraan dengan tonase besar sulit menggunakan jalur alternatif tersebut. Terlebih pada musim hujan, jalan tanah berpotensi menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan berat.
Mustamin, warga Sepaso Selatan yang ditemui di lokasi, mengatakan penurunan pada Jembatan Lembak telah berlangsung sekitar satu setengah bulan.
“Sudah sekitar satu setengah bulan penurunannya. Kalau pagi dan sore, saat jam-jam sibuk, kemacetannya bisa sampai sekitar satu kilometer,” ungkap Mustamin.
Antrean kendaraan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transportasi yang bergantung pada Jembatan Lembak. Karena itu, penanganan dini menjadi penting sebelum kondisi jembatan semakin memburuk dan berdampak terhadap arus transportasi serta distribusi ekonomi masyarakat.
Bagi Mahyunadi, meskipun penanganan teknis jembatan berada pada kewenangan pemerintah di tingkat lain, pemerintah daerah tetap harus hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian keselamatan dan kelancaran akses.
Jembatan Lembak bukan sekadar penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut merupakan bagian penting dari jalur mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi yang menghubungkan wilayah timur Kutai Timur hingga Kabupaten Berau.(kopi4)
