Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat menghadiri kegiatan penyuluhan Karhutla di KBN Muara Gabus Sangatta Selatan.Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan di tengah musim kemerahan. Komitmen ini ditegaskan menyusul rangkaian kegiatan sosialisasi pencegahan Karhutla yang gencar dilakukan di berbagai titik strategis, termasuk di wilayah Sangatta Selatan, Sangatta Utara dan Bengalon, yang melibatkan unsur pemerintah daerah hingga jajaran aparat keamanan.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi didampingi Letkol Laut (P) Yahya Junarko dan Kolonel Laut (P) Shodikin menyampaikan bahwa hingga saat ini tingkat kerawanan Karhutla di Kutim masih berada pada status siaga bencana dengan kondisi yang relatif terkendali. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak ingin lengah dan memilih untuk mengedepankan langkah-langkah mitigasi preventif secara masif.
“Alhamdulillah sosialisasi sekaligus penyuluhan dari Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI yang ini berjalan lancar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan rasa sadar dan peduli bagi masyarakat terhadap pentingnya untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya ditemui wartawan usai menghadiri kegiatan penyuluhan Karhutla di KBN Muara Gabus Lanal Sangatta, Selasa (1/9/2026).
Dalam upaya penguatan mitigasi di tingkat akar rumput, Pemkab Kutim telah menginstruksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta aparatur desa agar bersikap proaktif dan berkoordinasi erat dengan TNI serta kepolisian dalam mengendalikan potensi titik api.
“Keterlibatan lintas sektor ini dinilai sangat krusial, mengingat penanggulangan karhutla memerlukan kesiapsiagaan kolektif sebelum api membesar dan sulit dikendalikan,” tambah Mahyunadi.
Terkait kesiapan sarana dan prasarana di lapangan, pemerintah daerah mengakui bahwa peralatan pemadaman yang ada saat ini masih memerlukan pembaruan.
“Sebagian besar perangkat backpack pemadam yang dimiliki merupakan pengadaan tahun 2015, di mana sebagian unit masih berfungsi namun sebagian lainnya sudah mengalami penurunan performa. Meski demikian, dari sisi ketersediaan finansial, pemerintah telah menyiapkan pos anggaran tak terduga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila eskalasi bencana meningkat,” sebut Mahyunadi.
Kendati anggaran darurat tersedia, pemerintah tetap memegang prinsip bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanggulangan pasca-kejadian.
“Sebesar apapun anggaran, kalau sudah menyala seperti di Kalteng, sebesar apapun anggaran disiapkan itu tidak akan maksimal. Makanya itu kita lebih mengarah kepada pencegahan,” tegasnya.
Selain mengandalkan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah juga menuntut tanggung jawab langsung dari sektor korporasi, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, serta sektor pertambangan yang beroperasi di wilayah Kutim. Perusahaan diwajibkan untuk mengamankan konsesi lahan masing-masing beserta kawasan di sekitarnya guna mengantisipasi kemunculan titik api akibat faktor cuaca maupun gesekan alam, seperti fenomena terbakarnya lapisan batu bara di area tambang.
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Kutim optimistis daerah ini dapat terus menjaga stabilitas lingkungan serta terhindar dari bencana Karhutla berskala besar yang merugikan.(kopi13/kopi3)
