Wamen ESDM Yuliot Tanjung saat memberikan sambutan di Groundbreaking Proyek Coal to Methanol Bengalon. Foto: Nasruddin/Pro Kutim
BENGALON – Langkah besar menuju hilirisasi industri dan kemandirian energi nasional dimulai di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol (coal-to-methanol) PT Bumi Etam Chemical di Kecamatan Bengalon, Senin (31/8/2026).
Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp 41 triliun. Kehadirannya diharapkan menjadi salah satu tonggak hilirisasi batu bara sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Melalui proyek tersebut, batu bara berkalori rendah atau low-rank coal yang selama ini memiliki nilai ekonomi lebih rendah ketika dijual sebagai bahan mentah akan diolah menjadi produk bernilai tambah, salah satunya metanol. Pengolahan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya industri turunan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam di dalam negeri.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, groundbreaking tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung selama belasan tahun. Proses tersebut mencakup pengurusan perizinan hingga berbagai tahapan persiapan pembangunan proyek.
“Ini sudah cukup lama. Dari tahun 2010 sudah mengurus perizinan dan persiapan-persiapan sampai dengan groundbreaking ini. Berarti kita membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk mempersiapkan kegiatan hilirisasi batu bara ini,” ujarnya.
Menurut dia, Kaltim memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung energi nasional. Pengolahan batu bara menjadi metanol dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka peluang pengembangan industri turunan di daerah.
Metanol juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan energi nasional, termasuk program peningkatan campuran biodiesel dari B50 menuju B60. Seiring implementasi B60, kebutuhan metanol diperkirakan akan semakin meningkat.
“Dari implementasi B60 ini, kebutuhan kita terhadap metanol akan meningkat lagi. Diperkirakan nilainya untuk implementasi metanol sekitar Rp9 triliun. Kalau kita masih tetap impor dengan nilai sekitar Rp 9 triliun, ini berarti devisa kita keluar,” katanya.
Karena itu, keberadaan pabrik metanol di Bengalon diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Selain memenuhi kebutuhan domestik, metanol juga dapat dikembangkan menjadi produk turunan seperti Dimethyl Ether (DME) yang berpotensi membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Pemerintah juga melihat peluang pasar metanol di tingkat global. Wakil Menteri ESDM menyebut pangsa pasar metanol dunia diperkirakan mencapai sekitar 56 miliar dollar AS pada 2030. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga masuk dalam rantai pasok global.
“Secara global, untuk metanol pangsa pasarnya diperkirakan sampai dengan 2030 sekitar 56 miliar US dollar. Di samping kebutuhan dalam negeri, kita juga bisa masuk di dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Investasi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas pengolahan metanol, tetapi juga terintegrasi dengan pembangunan unit pembangkit listrik berkapasitas sekitar 3 x 400 megawatt (MW) untuk mendukung kebutuhan operasional kawasan industri. Pembangkit tersebut diarahkan menggunakan teknologi yang lebih bersih melalui penerapan Carbon Capture and Storage (CCS).
Wakil Menteri ESDM meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pembangunan proyek agar berjalan sesuai rencana dan dapat mulai beroperasi pada 2029. Menurut dia, keberadaan proyek tersebut harus memberikan manfaat luas melalui penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya industri pendukung, serta peningkatan aktivitas ekonomi.
“Kami berharap dengan proyek yang memberikan multiplier effect yang nyata bagi seluruh stakeholder, baik penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya industri pendukung, serta peningkatan aktivitas ekonomi, ini menjadi contoh keberhasilan yang perlu kita jaga bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Bambang Arwanto yang hadir mewakili Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemprov Kaltim terhadap proyek tersebut. Ia menegaskan investasi Rp41 triliun itu harus memberikan dampak nyata hingga ke masyarakat, bukan hanya berhenti di dalam kawasan industri.
“Investasi Rp 41 triliun ini jangan hanya berhenti di dalam pagar kawasan industri. Dampaknya harus keluar dari pagar. Masyarakat juga harus merasakan adanya lapangan pekerjaan, pelaku usaha mendapatkan peluang, pendapatan daerah tumbuh, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.
Groundbreaking tersebut turut dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, jajaran komisaris dan direksi PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Bumi Etam Chemical, serta jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM. Pemerintah berharap proyek hilirisasi batubara di Bengalon dapat berjalan konsisten hingga tahap operasional dan menjadi penggerak baru perekonomian Kutim, sekaligus memastikan potensi sumber daya alam daerah memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(kopi14/kopi13/kopi3)
