Audiensi Wakil Bupati dengan Gerakan Bela Negara–Membangun Indonesia (GBN-MI). Foto: Lintang/Prokutim
SANGATTA – Gerakan Bela Negara–Membangun Indonesia (GBN-MI) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kalimantan Timur bersama Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Kutai Timur melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Senin (21/9/2026), di Ruang Arau, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
Audiensi yang diterima Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur Tejo Yuwono tersebut membahas rencana pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di Kutai Timur. Saat menerima audiensi, Mahyunadi menilai pembinaan bela negara perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan situasi keamanan global menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kesadaran tersebut secara bersama-sama.
“Saya menganggap keberadaan Gerakan Bela Negara ini penting untuk dapat bersinergi dengan pemerintah, di tengah situasi keamanan internasional yang tidak menentu,” ujarnya.
Mahyunadi juga meminta agar keberadaan GBN-MI tidak berhenti pada kegiatan internal organisasi. Program yang disusun diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan di tingkat akar rumput.
“Organisasi ini harus kuat dan dicintai masyarakat. Hal itu bisa terwujud jika kita bisa berbuat baik dan memberikan hal yang bermanfaat bagi sekitar,” lanjutnya.
Ketua GBN-MI DPP Kaltim Rustam Rumora menjelaskan, konsep bela negara yang dibawa organisasinya mencakup kepedulian terhadap masyarakat, selain aspek pertahanan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah kegiatan GBN-MI di daerah.
“Gerakan bela negara adalah gerakan membela rakyat. Kita ingin menjadi organisasi yang bermanfaat,” kata Rustam.
GBN-MI merencanakan pendidikan dan pelatihan PKBN pada Desember mendatang. Pada rancangan awal, kegiatan tersebut ditujukan kepada sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dengan komposisi PNS dan PPPK.
Mahyunadi kemudian menyarankan agar cakupan peserta diperluas dengan melibatkan warga sipil. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya menyentuh lingkungan birokrasi, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan dalam penyempurnaan konsep kegiatan. Pelibatan masyarakat dinilai dapat memperluas ruang pembelajaran sekaligus membuat program PKBN lebih dekat dengan kondisi sosial di daerah.
Dalam pertemuan itu, GBN-MI turut menyoroti posisi Kutai Timur sebagai bagian dari Kalimantan Timur yang memiliki keterkaitan strategis dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perubahan kawasan tersebut dinilai membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter, disiplin, nasionalisme, patriotisme, dan integritas.
Nilai-nilai tersebut juga dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, antara lain melalui penguatan budaya kerja, kedisiplinan, kualitas pelayanan publik, serta pencegahan perilaku koruptif. Sementara di tengah masyarakat, pembinaan diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membahas bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan antara Pemkab Kutim dan GBN-MI. Pelibatan TNI, Polri, kementerian, dan lembaga terkait juga menjadi bagian yang perlu dikoordinasikan agar pelaksanaan PKBN memiliki arah dan sasaran yang jelas.
Dengan pendekatan tersebut, pembinaan bela negara diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pelatihan, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari penguatan karakter masyarakat dan aparatur di Kutai Timur.(kopi12/kopi4/kopi3)
