SANGATTA – Percepatan pembangunan Infrastruktur Pascapanen (IPP) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung realisasi program tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan proses administrasi penyediaan lahan hibah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pascapanen Perum BULOG, termasuk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melalui daring, di Dinas Kominfo - Staper Rabu (11/11/2026) siang.
Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama. Pertemuan ini diikuti perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta sejumlah pemerintah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur BULOG.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait hadir mengikuti jalannya koordinasi secara bersama-sama dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Rapat juga menjadi tindak lanjut penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.
Dalam pemaparan Perum BULOG, Kutai Timur tercatat sebagai salah satu daerah strategis di wilayah Kalimantan yang masuk dalam sasaran pembangunan IPP melalui skema penyediaan lahan hibah dari pemerintah daerah. Namun, realisasi pembangunan masih memerlukan penyelesaian sejumlah persyaratan, terutama dokumen hibah, kepastian status lahan, tata ruang, dan perizinan.
Perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan data per 11 November 2026, dokumen hibah lahan untuk pembangunan IPP di Kutai Timur masih berproses di tingkat pemerintah daerah. Kondisi serupa juga terjadi di 21 daerah lainnya yang sedang menyelesaikan tahapan administrasi penyediaan lahan.
Joko meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian dokumen hibah, termasuk kelengkapan persyaratan tata ruang dan perizinan. Kepastian waktu penyelesaian administrasi tersebut diperlukan agar tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan tanpa terkendala persoalan legalitas lahan.
"Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas," ujar Joko.
Penyelesaian administrasi lahan menjadi tahapan penting karena pembangunan infrastruktur pascapanen tidak hanya membutuhkan ketersediaan lokasi, tetapi juga kepastian hukum atas status dan penggunaan tanah. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar bagi BULOG untuk melanjutkan tahapan persiapan hingga pelaksanaan pembangunan.
Keberadaan fasilitas IPP di daerah diharapkan dapat memperkuat dukungan infrastruktur pangan, terutama dalam penanganan hasil pertanian setelah panen. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung pengelolaan hasil produksi, mengurangi potensi kehilangan hasil panen, serta memperkuat kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.
Bagi Kutai Timur, pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan infrastruktur terhadap sektor pangan daerah. Karena itu, penyelesaian administrasi hibah lahan memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta Perum BULOG agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai tahapan yang ditetapkan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan seluruh proses administrasi dan perizinan yang masih berjalan. Dengan kepastian penyediaan lahan dan kelengkapan dokumen legalitas, pembangunan Infrastruktur Pascapanen Perum BULOG di Kutai Timur diharapkan dapat segera memasuki tahap berikutnya guna mendukung penguatan ketahanan pangan daerah maupun nasional. (Gun/Yus/Fj)
