SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton. Penyelesaian persoalan teknis pengukuran lahan menjadi prioritas agar proses hibah aset dapat segera dituntaskan dan pembangunan infrastruktur pascapanen tersebut bisa berlanjut ke tahap berikutnya.
Persiapan pembangunan gudang Bulog di Kutim menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) dalam rangka Penguatan Logistik Nasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, secara luring dan daring, pada Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta pemerintah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan nasional.
Pemkab Kutim mengikuti rapat secara daring dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim. Pemerintah daerah diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam pembahasan tersebut, masing-masing daerah menyampaikan perkembangan kesiapan penyediaan lahan dan persyaratan pembangunan. Untuk Kutim, proses administrasi hibah lahan pada prinsipnya telah berjalan. Namun, masih terdapat persoalan teknis berupa perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Noviari Noor mengatakan, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar proses sertifikasi tidak kembali tertunda. Menurutnya, kesesuaian data luas dan batas lahan menjadi syarat penting sebelum BPN dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat.
“Proses hibah lahannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN. Kita ingin data di lapangan benar-benar sama supaya proses sertifikasinya bisa dilanjutkan,” jelas Noviari saat diwawancarai usai rapat.
Ia mengungkapkan, lahan yang diajukan untuk proses sertifikasi memiliki luas sekitar 4,7 hektare. Dari luasan tersebut, nantinya sekitar 3 hektare akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas gudang Bulog. Pemisahan bidang lahan tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Dari aspek tata ruang, persiapan pembangunan tersebut tidak menghadapi kendala berarti. Noviari memastikan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah diproses dan dinyatakan sesuai. Dengan demikian, perhatian pemerintah daerah saat ini lebih diarahkan pada penyelesaian pengukuran dan sertifikasi lahan.
Rencana pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya mencakup gudang penyimpanan beras, tetapi juga dilengkapi fasilitas pengering atau dryer. Secara keseluruhan, infrastruktur pascapanen yang direncanakan memiliki kapasitas tampung hingga 3.500 ton. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penyimpanan cadangan pangan sekaligus mendukung pengelolaan hasil pertanian di Kutim.
Noviari menilai kapasitas tersebut cukup besar untuk menunjang kebutuhan penyimpanan beras di daerah. Selain memperkuat ketersediaan stok, keberadaan gudang Bulog di Kutim juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem logistik pangan, terutama dalam menghadapi kebutuhan distribusi yang meningkat maupun potensi gangguan pasokan.
Selama ini, stok beras Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kutim masih ditempatkan di Samarinda. Apabila diperlukan penyaluran, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan distribusi kepada Bulog. Pola tersebut membuat ketersediaan fasilitas penyimpanan di dalam wilayah Kutim menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat pelayanan logistik pangan.
Meski demikian, Noviari memastikan ketersediaan beras Bulog untuk masyarakat Kutim saat ini masih aman dan mencukupi. Karena itu, pembangunan gudang bukan semata-mata untuk menjawab persoalan stok saat ini, melainkan sebagai langkah memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga pasokan pangan secara berkelanjutan.
Pemkab Kutim selanjutnya akan mengintensifkan koordinasi antara Dinas Pertanahan dan BPN untuk menyamakan hasil pengukuran serta mempercepat penyelesaian sertifikasi. Langkah tersebut diharapkan dapat segera menuntaskan persyaratan hibah lahan sehingga rencana pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton dapat memasuki tahapan berikutnya.
Kehadiran gudang Bulog di Kutim nantinya diharapkan tidak hanya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat cadangan beras daerah, tetapi juga meningkatkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak pasokan maupun kebutuhan pangan masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur penyimpanan yang memadai, ketahanan pangan Kutim diharapkan semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada fasilitas logistik dari daerah lain.(Lin/Yus/Fj)
