SANGATTA - Kebutuhan warga atas air bersih, pasokan air untuk lahan pertanian, hingga kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan menjadi perkara yang diminta mendapat tempat dalam Program Kutim Hebat. Alokasi Rp250 juta per rukun tetangga (RT) diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui perencanaan yang bertolak dari keadaan masyarakat.
Ketua Pemuda Kutim Hebat, Habibi, menilai ukuran keberhasilan program itu perlu diletakkan pada persoalan warga yang berhasil diselesaikan. Ketersediaan anggaran merupakan pangkal pekerjaan. Sesudahnya, ada tanggung jawab pelaksana teknis untuk menerjemahkan komitmen pembangunan menjadi manfaat yang dapat dirasakan penduduk.
Menurut Habibi, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi telah menepati janji politiknya melalui program tersebut. Kini, perhatian perlu diarahkan pada ketepatan pelaksanaan, mulai dari mengenali kebutuhan setiap lingkungan hingga memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan.
"Bupati Kutai Timur telah menepati janji politiknya. Sekarang tugas kita bersama, khususnya pelaksana teknis, bagaimana memaksimalkan program ini agar benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan," ujar Habibi.
Ia mengingatkan, setiap RT memiliki corak persoalan berbeda. Kebutuhan sebuah lingkungan tidak serta-merta serupa dengan lingkungan lainnya. Karena itu, musyawarah warga dan pemetaan langsung perlu menjadi landasan penyusunan rencana penggunaan anggaran. Melalui proses tersebut, pelaksana dapat memilah kebutuhan yang paling mendesak untuk ditangani.
Air menempati perhatian utama dalam pandangan Habibi. Di lingkungan permukiman, akses air bersih berkaitan dengan kebutuhan dasar penduduk. Di lahan pertanian, kecukupan pasokannya menopang keberlangsungan tanaman dan usaha petani. Kedua kebutuhan ini, menurut dia, harus diperhitungkan, terutama dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
"Jangan sampai kita berbicara pembangunan, tetapi persoalan air bersih masyarakat masih belum terselesaikan. Begitu juga petani yang membutuhkan ketersediaan air untuk menjaga tanaman dan keberlangsungan usaha pertaniannya," ungkap Habibi.
Ia mendorong pemetaan kebutuhan air dilakukan dengan saksama. Pilihan penanganannya dapat mencakup pembangunan atau perbaikan sarana penampungan, sumur, jaringan distribusi air bersih, serta fasilitas penunjang irigasi pertanian. Seluruh kemungkinan tersebut perlu ditelaah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, usulan pembangunan memiliki pertalian yang jelas dengan masalah yang hendak diatasi. Kebutuhan air di permukiman maupun kawasan pertanian perlu dikenali terlebih dahulu sebelum menentukan sarana yang akan dibangun atau diperbaiki.
Perhatian Habibi juga tertuju pada kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia meminta persoalan ini masuk dalam perencanaan di tingkat RT, terutama pada wilayah yang berdekatan dengan perkebunan, lahan pertanian, dan hutan. Menurut dia, cuaca kering dan meningkatnya risiko kebakaran menuntut kesiapan masyarakat.
Kesiapan itu mencakup penyuluhan pencegahan kebakaran, penguatan koordinasi antara warga, pengurus RT, kelompok tani, dan relawan, serta dukungan sarana penanganan dini sesuai aturan. Pemetaan kawasan rawan, kejelasan alur pelaporan, dan ketersediaan air untuk mendukung penanggulangan kebakaran juga perlu mendapat perhatian.
Agar perencanaan tersebut dapat dijalankan, Habibi mendorong pemerintah daerah beserta pelaksana teknis memberikan pendampingan kepada ketua RT. Pendampingan diperlukan sejak penyusunan rencana, pemahaman terhadap aturan penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban administrasi.
Ia berharap pembangunan fisik ditempatkan dalam kaitannya dengan kebutuhan mendasar penduduk. Infrastruktur lingkungan, air bersih, pertanian, dan kesiapsiagaan bencana merupakan persoalan yang perlu ditimbang berdasarkan keadaan masing-masing wilayah.
"Jangan sampai program besar ini hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ada warga yang membutuhkan air bersih, ada petani yang membutuhkan air untuk lahan pertaniannya, dan ada wilayah yang membutuhkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla," tegasnya.
Habibi menyatakan Pemuda Kutim Hebat mendukung pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Organisasi tersebut, kata dia, siap ikut menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal pelaksanaan program.
Pada akhirnya, harapan yang ia sampaikan berpulang pada kehidupan warga. Anggaran perlu bermuara pada penyelesaian kebutuhan yang telah dipetakan dan disepakati bersama.
"Janji politik telah direalisasikan. Sekarang mari kita pastikan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata. Keberhasilan Program Kutim Hebat, (melalui bantuan program) Rp250 juta per RT bukan hanya tentang anggaran yang terserap, tetapi tentang persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan," tutupnya. (*/Fj)
