Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat menghadiri Zoom Meeting Rakor Penanganan Puncak Karhutla secara nasional. Foto: Nasruddin/Awal Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya masih dalam kondisi terkendali. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Puncak Karhutla secara nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Senin (7/9/2026).
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Pemkab Kutim dari Ruang Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi. Turut mengikuti rakor Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim Sulastin serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Kutim
Dalam rakor tersebut, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur secara umum dinilai masih terkendali. Kaltim, termasuk Kutim tidak masuk dalam wilayah yang membutuhkan penanganan khusus maupun dukungan darurat dari pemerintah pusat.
Mahyunadi menyampaikan kondisi tersebut menjadi hal yang patut disyukuri. Menurutnya, situasi karhutla di daerah sejauh ini masih dapat ditangani melalui kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama unsur terkait.
“Alhamdulillah, Kalimantan Timur khususnya Kutai Timur masih bisa kita tangani oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait yang ada di daerah sekarang ini,” ujar Mahyunadi.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti kewaspadaan dapat diturunkan. Pemkab Kutim tetap mendorong penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan, mengingat potensi kemunculan titik panas masih dapat terjadi, terutama pada kondisi cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran.
Kepala BPBD Kutim lastin mengatakan, sejumlah titik panas yang terpantau di wilayah Kutim sejauh ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dan respons bersama antarinstansi.
“Hotspot yang ada di Kutai Timur sampai saat ini masih bisa kita tangani dengan cepat,” kata Sulastin.
Ia menegaskan, pengendalian Karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD. Penanganan di lapangan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, hingga masyarakat.
Menurut Sulastin, sinergi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Ini bukan hanya tugas BPBD. Kita bersama-sama, ada TNI, Polri, kejaksaan, perangkat daerah dan masyarakat yang ikut membantu dalam penanganan karhutla,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, juga menjadi bagian dari upaya mempercepat respons ketika ditemukan indikasi kebakaran. Semakin cepat informasi diterima dan ditindaklanjuti, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum meluas.
Pemkab Kutim pun memastikan koordinasi antarpihak akan terus diperkuat. Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting untuk menjaga kondisi karhutla tetap terkendali sekaligus mencegah munculnya kebakaran yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan.
Dengan kondisi Kaltim yang masih berada dalam kategori terkendali, pemerintah daerah tetap mengingatkan seluruh pihak untuk tidak lengah dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran maupun titik panas di wilayah masing-masing. (kopi8/kopi13/kopi3)
