SANGATTA – Infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan besar Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada usia ke-27 tahun. Pemerintah daerah menempatkan konektivitas antarwilayah dan percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sebagai bagian penting dari upaya membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I DPRD Kutim Tahun Sidang 2026/2027 di DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026).
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi beserta unsur pimpinan dan para anggota DPRD Kutim, Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.
Ardiansyah mengatakan masih terdapat sejumlah isu pembangunan yang harus diselesaikan, antara lain jaringan jalan dan jembatan yang rusak, penataan permukiman, akses pendidikan dan kesehatan rujukan, telekomunikasi di wilayah terpencil, air bersih, elektrifikasi, hingga hilirisasi produk unggulan. Untuk konektivitas wilayah, pemerintah mencatat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dari 33,27 persen pada 2024 menjadi 34,78 persen pada 2025.
“Kenaikan ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan dan pemeliharaan jalan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, meskipun belum signifikan,” kata Ardiansyah.
Peningkatan kondisi jalan tersebut diarahkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan sekaligus memudahkan akses menuju sejumlah destinasi wisata. Dengan demikian, infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Di antara proyek strategis yang mendapat perhatian adalah Pelabuhan Kenyamukan. Pemkab Kutim mendorong percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut karena berada di jalur potensial ALKI II.
Menurut Ardiansyah, keberadaan pelabuhan diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan penumpang, serta mendukung munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kutim. Namun, pembangunan fisik saja belum cukup. Pemerintah menilai percepatan penyelesaian harus diikuti penyiapan aspek pendukung operasional, seperti aksesibilitas, sarana dan prasarana penunjang, kelembagaan pengelolaan, serta pemenuhan persyaratan operasional. Langkah tersebut diperlukan agar pelabuhan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Persoalan infrastruktur juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah menempatkan penyediaan 1.000 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dilakukan melalui program semenisasi, peningkatan, serta pengaspalan jalan. Pemenuhan air bersih juga menjadi perhatian melalui pengamanan sumber air baku, peningkatan pemanfaatan embung, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih. Pemerintah menyatakan cakupan pelayanan air bersih akan terus diperluas secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengutamakan wilayah yang memiliki kebutuhan dan keterbatasan akses tinggi.
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, infrastruktur ditempatkan bukan hanya sebagai proyek fisik, melainkan sebagai urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, pasar, pekerjaan, dan pelayanan publik.
Tantangan Kutim kini adalah memastikan peningkatan konektivitas tersebut berlangsung seiring dengan pemerataan pembangunan, sehingga jarak geografis tidak menjadi penghalang masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan. (kopi3)
