SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki usia ke-27 tahun dengan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Yakni mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan dirasakan masyarakat. Pemkab Kutim menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 sampai 6 persen pada 2027, setelah pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 tercatat 1,05 persen. Target tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I DPRD Kutim Tahun Sidang 2026/2027 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten di DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026).
Dalam pidatonya, Ardiansyah mengatakan kondisi perekonomian Kutim masih menghadapi tantangan cukup besar. Struktur ekonomi daerah, menurut dia, masih sangat dipengaruhi dinamika sektor berbasis sumber daya alam. Karena itu, pemerintah mengarahkan target pertumbuhan ekonomi melalui Perubahan RKPD 2026 pada kisaran 2,40 sampai 2,90 persen. Adapun melalui RKPD 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat menjadi 5 sampai 6 persen.
“Target tersebut merupakan tekad kita untuk mendorong transformasi ekonomi Kutai Timur agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi semakin diperkuat oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri pengolahan, dan sektor ekonomi produktif lainnya,” kata Ardiansyah dalam pidatonya.
Transformasi tersebut menjadi penting karena pemerintah tidak ingin kekayaan alam berhenti pada angka statistik pertumbuhan. Pemerintah menghendaki aktivitas ekonomi memiliki nilai tambah yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat pelaku usaha lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bersifat semu dan hanya menghasilkan angka-angka statistik, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Pada 2025, PDRB per kapita Kutim tercatat Rp325,07 juta. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp340 hingga 348 juta pada Perubahan RKPD 2026 dan Rp351,23 hingga 354,57 juta pada RKPD 2027. Ardiansyah mengingatkan peningkatan PDRB per kapita tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai kenaikan nilai ekonomi daerah. Pertumbuhan harus memiliki imbas nyata terhadap pendapatan dan taraf hidup warga.
Karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat Kutim.
Arah tersebut juga berkaitan dengan target penurunan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kutim pada 2025 tercatat 8,07 persen. Pemerintah menargetkannya turun menjadi 7,60 sampai 7,95 persen pada 2026 dan 7 sampai 7,50 persen pada 2027.
“Penanganan kemiskinan tidak boleh dilakukan hanya melalui bantuan sosial. Kita harus menyelesaikan akar persoalannya,” kata Ardiansyah.
Menurut dia, masyarakat yang tidak mampu perlu mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, pelatihan keterampilan, pangan, perumahan yang layak, serta infrastruktur dasar. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi dapat bangkit, produktif, dan mandiri.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kutim, Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.
Dalam momentum ulang tahun ke-27 itu, pemerintah juga menegaskan bahwa transformasi ekonomi tidak dapat dikerjakan sendirian. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, pemuda, dan masyarakat disebut harus berada dalam satu gerak pembangunan.
Bagi Kutim, tantangannya bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan, melainkan memastikan geliat ekonomi tersebut menjelma menjadi pekerjaan, pendapatan, kesempatan usaha, dan kesejahteraan yang lebih merata. (kopi3)
