Kepala BPBD Kutim Sulastin. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menambah dukungan personel di lapangan. Sebanyak 31 personel Yonif TP 879/Rangkok Cakti disiagakan membantu penanganan Karhutla, sementara 12 personel dari Mabes TNI dan Sesko diterjunkan untuk memperkuat sosialisasi dan penyuluhan pencegahan.
Kepala BPBD Kutim Sulastin ditemui usai mengikuti audiensi bersama Mabes TNI dan Bupati pada Senin (31/8/2026) mengatakan, 31 personel dari Yonif TP 879/Rangkok Cakti akan membantu tim BPBD dalam penanganan Karhutla dan disiagakan selama 24 jam.
“Kalau yang 31 orang itu dari Yonif 879. Mereka akan membantu kita dalam penanganan Karhutla dan standby 24 jam di BPBD,” ujar Sulastin.
Berbeda dengan dukungan personel untuk penanganan di lapangan, 12 personel dari Mabes TNI dan Sesko yang baru saja tiba di Kutim akan difokuskan pada kegiatan sosialisasi. Tim tersebut akan memberikan edukasi terkait pencegahan Karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki potensi maupun riwayat kejadian kebakaran sampai tanggal 7 September 2026.
BPBD Kutim telah menyusun agenda penyuluhan yang diawali dari Kecamatan Bengalon. Selanjutnya, tim akan bergerak ke Muara Wahau dan Kombeng.
“Untuk penyuluhan sudah kita buat jadwalnya. Awalnya di Bengalon, kemudian ke Muara Wahau dan Kongbeng,” jelasnya.
Penguatan tersebut dilakukan seiring masih terpantau adanya hotspot di sejumlah wilayah Kutim. Sulastin menyebut, berdasarkan pemantauan BPBD, terdapat 51 titik hotspot yang tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Bengalon menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik yang cukup banyak.
Kendati demikian, sebagian besar titik masih berada pada kategori sedang. Dari total tersebut, dua titik tercatat berada pada kategori tinggi dan menjadi perhatian tim untuk segera ditindaklanjuti.
“Hotspot ada 51 yang tersebar di delapan kecamatan. Banyak di Bengalon. Masih kelas menengah, hanya dua yang tinggi,” katanya.
Penanganan di lapangan juga diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. BPBD terus berkoordinasi dengan unsur TNI, termasuk TNI AL, yang turut memberikan dukungan berupa titik air untuk menunjang kebutuhan tim dalam penanganan Karhutla.
Dengan tambahan personel tersebut, BPBD selanjutnya akan mengatur pola penempatan tim berdasarkan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah. Salah satu opsi yang tengah dikoordinasikan yakni menggabungkan personel dengan tim yang telah bergerak di wilayah Muara Wahau dan Kombeng.
“Nanti akan kita atur, apakah tim digabung ke Wahau-Kongbeng atau bagaimana pola kolaborasinya,” ujar Sulastin.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika api muncul. Edukasi dan pencegahan di wilayah yang memiliki potensi kebakaran juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko Karhutla.
Melalui dukungan personel dan penguatan penyuluhan tersebut, BPBD Kutim memfokuskan langkah penanganan pada dua sisi sekaligus, yakni mempercepat respons ketika terjadi kebakaran serta memperkuat pencegahan melalui edukasi di wilayah rawan.(kopi8/kopi13/kopi3)
