Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UMKM Kutim, Firman Wahyudi diwawancara usai penyerahan HKI dan pengumuman Lomba Inovasi Sanga Belida Tahun 2026. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengukuhkan komitmennya dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Strategi ini mengombinasikan jaminan kepastian hukum atas merek dagang melalui fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran produk lokal yang mampu menghasilkan perputaran ekonomi bernilai miliaran rupiah.
Komitmen tersebut tepercermin dalam acara Penyerahan HKI dan Pengumuman Lomba Inovasi Sanga Belida Tahun 2026 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa (1/9/2026). Dalam agenda tersebut, sebanyak 121 sertifikat HKI diserahkan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal secara gratis.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat HKI bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan aset tak berwujud (intangible asset) yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi pilar perlindungan hukum bagi produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.
“HKI ini bukan hanya soal nama atau logo, tetapi merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya perlindungan, pelaku usaha memiliki kepastian terhadap merek yang mereka bangun,” ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Fasilitasi gratis dari Pemkab Kutim melalui BRIDA menyasar target 150 UMKM, di mana 121 di antaranya telah resmi menerima sertifikat. Manfaat nyata dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Lutfiatun Nisa, pemilik usaha kuliner Acil Mehong, mengaku lega setelah mendaftar sejak 2025. Menurutnya, sertifikat HKI memberikan hak eksklusif yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.
Pengalaman berkesan juga dialami Siti Hardianti, pemilik merek fashion Shaka Mukti. Pengajuannya pada 2024 sempat ditolak akibat kemiripan pelafalan nama. Namun lewat pendampingan intensif BRIDA, ia mengubah nama merek menjadi Shaka Mukti hingga sertifikat resmi terbit tanpa dipungut biaya. Hal serupa dirasakan Mirnawati, pemilik Life Clean Laundry di Jalan Dayung, yang dibantu
dalam penyesuaian logo usaha hingga legalitasnya tuntas.
Di sisi hilir, perlindungan legalitas merek tersebut disempurnakan oleh langkah agresif Dinas Koperasi dan UKM Kutim dalam memperluas jangkauan pasar dan pembinaan lapangan.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UMKM Kutim, Firman Wahyudi, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan pembinaan koperasi dan UMKM di Kutim terletak pada kolaborasi aktif dan strategi jemput bola.
“Kalau kita hanya mengandalkan SOP standar tanpa konsep jemput bola, otomatis perkembangan koperasi akan stagnan. Kami bersama tim berkolaborasi melakukan jemput bola. Nilai tambah yang tidak dimiliki daerah lain adalah kepedulian Kepala Daerah Pak Bupati hadir langsung mulai dari membuka RAT hingga meresmikan kantor koperasi,” ungkap Firman Wahyudi.
Firman menambahkan, pendekatan langsung tersebut dipadukan dengan ajang promosi seperti Gebyar Koperasi dan UMKM yang memfasilitasi pemasaran produk lokal secara maksimal.
“Stan kita gratiskan untuk koperasi dan UMKM unggulan. Hasilnya luar biasa, pada ajang Gebyar terakhir perputaran transaksi berhasil menembus angka Rp 1,7 miliar hanya dalam waktu lima hari,” tegasnya.
Tak hanya pemasaran, kapasitas SDM juga terus digenjot. Pelatihan koperasi yang sebelumnya hanya berlangsung sekali setahun kini ditingkatkan menjadi 10 angkatan dalam setahun. Pemkab Kutim juga menyalurkan bantuan fasilitas fisik dan digital, mulai dari komputer, printer, hingga sarana aplikasi pendukung usaha.
Sinergi antara proteksi legalitas merek oleh BRIDA, pembinaan digital dan transaksi ekonomi riil oleh Dinas Koperasi UKM, serta komitmen penuh Bupati Ardiansyah Sulaiman membuktikan bahwa Kutim kini memiliki fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh, adaptif, dan siap membawa UMKM lokal naik kelas.(kopi5/kopi13)
