SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 7 hingga 7,50 persen pada 2027. Target tersebut dibarengi dengan upaya menekan pengangguran terbuka hingga berada pada kisaran 5,50 sampao 6 persen. Target penurunan kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian dari arah pembangunan Kutim saat daerah tersebut memasuki usia ke-27 tahun.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan arah tersebut dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I DPRD Kutim Tahun Sidang 2026/2027 di DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026). Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kutim, Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Ardiansyah menyebut tingkat kemiskinan Kutim pada 2025 mencapai 8,07 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 7,60 hingga 7,95 persen pada Perubahan RKPD 2026, kemudian menjadi 7 hingga 7,50 persen pada RKPD 2027. Pemerintah, kata dia, tidak ingin pengentasan kemiskinan berhenti pada pemberian bantuan sosial.
“Penanganan kemiskinan tidak boleh dilakukan hanya melalui bantuan sosial. Kita harus menyelesaikan akar persoalannya,” ujar Ardiansyah.
Pendekatan yang disiapkan mencakup akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, pelatihan keterampilan, pangan, perumahan layak, dan infrastruktur dasar. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan untuk bertahan, tetapi memiliki jalan untuk menjadi produktif dan mandiri.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT Kutim pada 2025 berada di angka 6,20 persen. Pemerintah menargetkan TPT berada pada kisaran 5,90 hingha 6,30 persen pada Perubahan RKPD 2026 dan turun menjadi 5,50 sampai 6 persen pada 2027.
Ardiansyah menilai pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pendidikan dan pelatihan vokasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Keterampilan tenaga kerja harus terus ditingkatkan agar masyarakat Kutai Timur tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan,” katanya.
Pemerintah juga mempertahankan target penyerapan 50.000 tenaga kerja. Salah satu upaya yang ditempuh ialah mempersiapkan sumber daya manusia lokal yang mempunyai daya saing di pasar kerja dengan mengoptimalkan lembaga Balai Latihan Kerja (BLK) Mandiri dan kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja lainnya. Selain itu, pemerintah akan memperkuat industri ekonomi kreatif dan sektor nonformal melalui bantuan permodalan serta menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif dan mampu mendatangkan investor yang menyerap tenaga kerja lokal.
Di sektor pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa Kutim Tuntas dan Kutim Stimulan, beasiswa bagi 1.000 hafiz dan hafizah setiap tahun, serta bantuan buku, seragam, dan sepatu secara gratis dari tingkat PAUD hingga SMP. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,02 tahun pada 2024 menjadi 13,22 tahun pada 2025.
Pada bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup Kutim pada 2025 mencapai 74,87 tahun. Pemerintah menyebut capaian tersebut menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum terus mengalami perbaikan. Bagi pemerintah daerah, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan merupakan mata rantai yang saling berkaitan. Penurunan angka kemiskinan membutuhkan pekerjaan yang layak, sedangkan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.
Karena itu, target pembangunan Kutim tidak hanya diletakkan pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin pertumbuhan tersebut berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (kopi3)
