SANGATTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong memanfaatkan akses pembiayaan perbankan untuk mengembangkan usaha. Salah satunya melalui PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kutim yang menawarkan layanan kredit bagi berbagai sektor usaha, terutama UMKM lokal.
Ajakan tersebut disampaikan Direktur Utama sementara PT BPR Kutim, Saptoro, dalam Talkshow Literasi Keuangan bertema Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan dalam Mendorong UMKM Naik Kelas, yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kutim dalam rangka Expo Kutim 2026 di Lapangan Alun-Alun Bukit Pelangi, Selasa (13/10/2026).
Saptoro mengatakan, sebagai satu-satunya bank milik Pemerintah Kabupaten Kutim, BPR Kutim memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung program pemerintah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebutkan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman berpesan agar penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Arahan lainnya, proses pengajuan kredit bagi pengusaha lokal diharapkan tidak berbelit-belit. Selain persyaratan yang mudah, bunga pinjaman juga diharapkan tetap terjangkau agar pelaku usaha dapat mengakses modal sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.
“Amanat Pak Bupati, kalau ada pelaku UMKM lokal yang mengambil kredit di BPR Kutai Timur, syaratnya kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Bunganya juga kalau bisa sekecil mungkin,” ujar Saptoro.
Menurutnya, BPR Kutim menyediakan sejumlah layanan keuangan, mulai dari tabungan dan deposito hingga kredit untuk berbagai sektor, seperti perdagangan, konstruksi, investasi, dan bidang usaha lainnya. Porsi penyaluran kredit tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung UMKM.
Karena itu, ia mengajak pengusaha lokal agar tidak ragu datang langsung ke kantor BPR Kutim di Jalan Ilham Maulana, Sangatta, dekat Pasar Induk Sangatta Utara. Pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan pembiayaan dan layanan perbankan yang sesuai dengan kondisi usahanya.
Saptoro juga menjelaskan, keuntungan yang diperoleh BPR Kutim turut memberikan kontribusi kepada kas daerah melalui PAD. Dana tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau keuntungan BPR masuk ke kas daerah dalam bentuk PAD, ujung-ujungnya akan kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan Kutai Timur dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap, kehadiran BPR Kutim dapat menjadi salah satu pilihan bagi UMKM dalam memperoleh akses keuangan formal, memperkuat permodalan, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Kami tunggu Bapak Ibu kedatangannya di BPR Kutai Timur. Mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Marhadyn, menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian yang inklusif.
"Pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan bazar dan pameran, tetapi juga perlu memperluas pemasaran melalui platform digital agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas," terangnya.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan, UMKM Kutim diharapkan semakin siap meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta tumbuh dari skala mikro menjadi usaha kecil dan menengah.(Beh/Fan/Fj)
