SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mencari solusi atas tertundanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar. Persoalan perizinan penggunaan lahan yang berada dalam wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani Lestari menjadi kendala utama sehingga pembangunan yang telah dipersiapkan belum dapat direalisasikan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas pihak yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Asisten II Sekdakab Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor, di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026). Meski telah diundang, manajemen PT Kiani Lestari belum dapat menghadiri pertemuan tersebut. Kendati demikian, rapat tetap berlangsung untuk membahas kendala perizinan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian agar rencana pembangunan jalan dapat dilanjutkan.
Dalam pembahasan terungkap, rencana pembangunan jalan sebenarnya telah memasuki tahap kesiapan pelaksanaan. Sejumlah kebutuhan, termasuk material pembangunan, telah tersedia. Namun, pekerjaan belum bisa dimulai lantaran belum adanya izin pemanfaatan lahan dari pihak perusahaan.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim, Asran, menjelaskan bahwa kendala tersebut membuat rencana pembangunan belum dapat berlanjut meskipun berbagai persiapan telah dilakukan.
“Material dan berbagai persiapan lainnya sebenarnya sudah siap. Tinggal pelaksanaan pembangunan, tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan karena pihak perusahaan belum memberikan izin,” jelasnya.
Keberadaan jalan tersebut dinilai strategis bagi masyarakat karena menjadi akses poros yang menghubungkan kawasan Desa Himba Lestari dengan permukiman warga. Selain menunjang mobilitas sehari-hari, jalan itu juga diharapkan memperlancar akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunan nanas di Batu Ampar.
Kepala Desa Himba Lestari, Firmansyah, mengatakan pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk menunjang aksesibilitas warga menuju permukiman dan kawasan aktivitas pertanian maupun perkebunan. Menurutnya, sekitar 60 kepala keluarga (KK) akan merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama menuju permukiman dan kawasan perkebunan,” ungkap Firmansyah.
Menanggapi hal itu, Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim ingin mendorong penyelesaian persoalan lahan secara menyeluruh. Menurutnya, diperlukan kepastian skema pemanfaatan lahan agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses jalan untuk saat ini, tetapi juga memiliki kepastian pemanfaatan kawasan dalam jangka panjang.
Ia menyebutkan, sejumlah alternatif dapat dikaji untuk menyelesaikan persoalan lahan yang berada dalam wilayah HPH PT Kiani Lestari. Di antaranya melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, maupun bentuk kerja sama lainnya yang memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HPH PT Kiani. Harapannya, lahan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, baik melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai, maupun opsi lainnya yang memungkinkan,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi menilai, upaya penyelesaian tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor serta kajian terhadap aspek kewenangan dan legalitas pemanfaatan kawasan agar solusi yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Sebagai langkah awal, rapat menyepakati perlunya pembentukan tim khusus yang bertugas mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengkaji berbagai alternatif penyelesaian, serta mengoordinasikan langkah teknis dan administratif yang diperlukan. Tim ini diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Rapat turut dihadiri perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengalon, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Kepala Desa Mugi Rahayu Isma Joni.
Pembentukan tim selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan. Melalui langkah tersebut, Pemkab Kutim berharap proses penyelesaian persoalan lahan dapat segera menemukan titik terang, sehingga pembangunan jalan yang telah lama dipersiapkan dapat dilanjutkan dan kebutuhan akses masyarakat Himba Lestari dapat terpenuhi.(Mif/Fan/Fj)
