SANGATTA – Tekanan pekerjaan, tuntutan pencapaian target, hingga tanggung jawab pelayanan publik dapat memengaruhi kondisi psikologis aparatur sipil negara (ASN). Jika tidak dikenali dan ditangani sejak dini, tekanan tersebut berpotensi berkembang menjadi stres berkepanjangan, gangguan emosi, kecemasan, bahkan krisis psikologis yang berdampak pada produktivitas kerja.
Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda awal gangguan psikologis dan memberikan pertolongan pertama menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja pemerintahan yang sehat. Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Sosialisasi dan Orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim, di Hotel Royal Victoria, Selasa (11/11/2026).
Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kesehatan tidak semata-mata diukur dari kondisi fisik. Kesehatan lingkungan dan psikologis juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan kualitas hidup dan kemampuan seseorang menjalankan aktivitas.
“Sehat itu bukan hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi juga bagaimana kondisi lingkungan dan psikologis seseorang. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang penting untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pekerjaan,” jelasnya.
Menurut Yuwana, dinamika pekerjaan di lingkungan pemerintahan perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai kesehatan mental. Pegawai tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi target, tetapi juga menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi, serta beradaptasi.
“Berbagai tekanan tersebut dapat memicu kecemasan, gangguan emosi, stres, hingga kelelahan mental apabila tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai, pemahaman mengenai pertolongan pertama pada luka psikologis perlu dimiliki lebih banyak aparatur. Sebab, persoalan psikologis tidak selalu terlihat secara langsung. Perubahan perilaku, menarik diri dari lingkungan, kesulitan mengendalikan emosi, atau penurunan kemampuan menjalankan aktivitas dapat menjadi tanda seseorang membutuhkan perhatian dan dukungan.
“ASN yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mudah diajak berkomunikasi, mampu bekerja sama, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Karena itu, kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik,” tambahnya.
Melalui orientasi P3LP, peserta diperkenalkan pada pendekatan Psychological First Aid (PFA), yakni pertolongan pertama psikologis bagi seseorang yang sedang menghadapi tekanan atau situasi krisis. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengenali kebutuhan individu, memberikan dukungan secara tepat, mendengarkan tanpa menghakimi, serta membantu menghubungkan orang yang membutuhkan dengan layanan profesional.
Kegiatan tersebut diikuti 30 perwakilan OPD.
Mereka diharapkan tidak hanya memahami materi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mampu menjadi penghubung awal dalam membangun kepedulian terhadap kesehatan mental di lingkungan kerja masing-masing.
Dinkes Kutim menghadirkan dua narasumber, yakni perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kutim, Fuffahanna, serta dr. Andi Zulkifli dari RSUD Kudungga. Materi yang dibahas mencakup arah kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), penerapan PFA, serta pengenalan dan penanganan awal krisis psikologis.
Untuk memperkuat pemahaman praktis, peserta juga mengikuti diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok. Melalui metode tersebut, peserta diajak memahami bagaimana merespons seseorang yang mengalami tekanan psikologis, termasuk mengetahui batas kemampuan pertolongan awal dan kapan harus mengarahkan yang bersangkutan kepada tenaga profesional.
Hasil pembelajaran kemudian diarahkan pada penyusunan rencana tindak lanjut agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Perwakilan OPD diharapkan dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka, membangun sikap saling mendukung, serta mengurangi stigma terhadap pegawai yang mengalami persoalan kesehatan mental.
Dengan demikian, perhatian terhadap kesehatan mental tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga perlu terintegrasi dalam budaya kerja dan tata kelola pemerintahan. Lingkungan kerja yang mampu mengenali dan merespons persoalan psikologis secara tepat akan membantu menjaga kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih baik. (Mif/Yus/Fj)
