SANGATTA - Diserahkannya surat keputusan pengangkatan 100 persen, membawa kepastian baru bagi ratusan pegawai negeri sipil di Kabupaten Kutai Timur. Bersamanya datang penghasilan penuh, tunjangan, dan tanggung jawab pelayanan. Namun, bagi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, perubahan status itu juga harus diikuti kecakapan mengendalikan pengeluaran. Ia mengingatkan para pegawai agar hidup sesuai kebutuhan, menjauhi jeratan pinjaman daring, serta menjaga profesionalitas dan ketaatan terhadap aturan.
Pesan tersebut disampaikan Ardiansyah seusai pengangkatan dan pelantikan PNS di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (26/10/2026). Di hadapan aparatur yang memasuki babak baru pengabdiannya, ia menautkan urusan keuangan pribadi dengan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Penghasilan yang meningkat, menurut Ardiansyah, perlu dikelola dengan pertimbangan yang matang. Tambahan pendapatan semestinya menjadi bekal untuk memenuhi kebutuhan secara terukur. Keinginan berbelanja dan mengambil pinjaman harus ditimbang agar tidak berubah menjadi tanggungan yang memberatkan kehidupan keluarga maupun pelaksanaan pekerjaan.
Perhatiannya antara lain tertuju pada penggunaan surat keputusan pengangkatan sebagai jaminan pinjaman. Ia meminta para PNS baru tidak mudah menggadaikan dokumen tersebut untuk membiayai pengeluaran konsumtif atau keperluan yang belum mendesak.
"Dengan status PNS penuh, penghasilan tentu meningkat. Tapi ingat, jangan mudah menggadaikan SK untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau tidak mendesak. Jadikan SK itu sebagai simbol pengabdian, bukan sekadar alat pinjaman," ujar Ardiansyah mengingatkan para hadirin.
Peringatan itu menempatkan surat keputusan pengangkatan dalam makna yang lebih mendasar. Dokumen tersebut menandai amanah pekerjaan beserta kewajiban yang menyertainya. Karena itu, keputusan menjadikannya jaminan utang perlu memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan membayar, terutama ketika pinjaman hanya ditujukan untuk memenuhi keinginan sesaat.
Ardiansyah juga mewanti-wanti aparatur agar tidak terjebak pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), maupun pinjaman untuk kepentingan konsumtif. Kemudahan memperoleh dana, dalam arahannya, harus dihadapi dengan pengendalian diri dan kesiapan keuangan. Akses yang mudah tidak boleh membuat pegawai mengabaikan beban pembayaran yang akan mengikuti.
"Jangan sampai ada pegawai yang ketagihan pinjaman online. Kelola keuangan dengan bijak, sesuaikan besar pasak daripada tiang. Fokuslah bekerja dengan tulus dan profesional untuk membangun Kutai Timur," tegasnya.
Di balik peringatan tentang utang itu, ada kepentingan masyarakat yang hendak dijaga. Ardiansyah mengkhawatirkan persoalan keuangan pribadi dapat mengusik konsentrasi pegawai, menimbulkan tekanan, dan pada akhirnya menurunkan mutu pelayanan. Disiplin mengatur pendapatan menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan aparatur menjalankan tugas sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa integritas ASN juga tercermin dalam kehidupan di luar kantor, termasuk ketika mengelola keuangan keluarga. Sikap cermat, hidup sederhana sesuai kebutuhan, dan kemampuan membatasi pengeluaran berjalan beriringan dengan tuntutan untuk berkinerja baik.
Karena itu, pengangkatan menjadi PNS perlu disambut dengan kesungguhan bekerja, perilaku profesional, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hak keuangan yang diterima melekat pada kewajiban menjalankan amanah jabatan. Bagi masyarakat, kehadiran aparatur baru diharapkan terasa melalui pelayanan yang semakin baik.
Ratusan PNS tersebut, dengan beragam latar belakang keahlian, diharapkan membawa pembaruan dan budaya kerja yang adaptif ke lingkungan Pemkab Kutim. Harapan itu memerlukan keteguhan pribadi sekaligus kecakapan menjalankan pekerjaan. Melalui arahannya, Ardiansyah meminta para pegawai menjaga keduanya, menata kehidupan secara bersahaja dan mencurahkan perhatian pada pengabdian kepada masyarakat Kutai Timur. (Fan/Fj)
