SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mematangkan persiapan pelaksanaan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Tahun 2026 melalui rapat yang digelar di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menyiapkan data, dokumen pendukung, dan bukti pelaksanaan tugas sesuai indikator penilaian.
Kegiatan yang diikuti perwakilan 54 perangkat daerah (PD) tersebut merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Herwin, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme penilaian KOD, mulai dari identifikasi kebutuhan data, inventarisasi dokumen pendukung, tata cara pengisian instrumen, hingga proses verifikasi dan validasi.
Melalui persiapan sejak awal, perangkat daerah diharapkan tidak lagi memulai dari nol ketika tahapan penilaian berlangsung, melainkan telah memiliki data dan bukti dukung yang diperlukan. Menurutnya, pelaksanaan KOD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah karena substansi yang dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
“Bagian Organisasi berperan sebagai fasilitator dan koordinator, sedangkan substansi yang dinilai berada pada masing-masing perangkat daerah. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan KOD Tahun 2026 sangat ditentukan oleh koordinasi, kesiapan data, dan keterlibatan perangkat daerah sejak awal,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.
Penilaian KOD Tahun 2026 mencakup 11 variabel, mulai dari perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu pelayanan, manajemen risiko, pengukuran kinerja, inovasi pelayanan, hingga budaya organisasi. Perangkat daerah diharapkan mulai menginventarisasi dokumen perencanaan, laporan, standar operasional prosedur (SOP), hasil evaluasi, serta bukti pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kondisi sebenarnya.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Idham Cholid, ditegaskan bahwa KOD merupakan bagian dari upaya mengukur dan memperbaiki tingkat kematangan organisasi Pemkab Kutim secara berkelanjutan. Penilaian ini tidak hanya melihat keberadaan struktur organisasi dan uraian tugas, tetapi juga memastikan tata kelola, tata laksana, budaya kerja, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, serta inovasi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila terdapat aspek yang belum terpenuhi, kondisi tersebut perlu diakui secara objektif dan dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan. Sebaliknya, capaian yang sudah baik harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Dengan demikian, hasil penilaian tidak berhenti pada angka, tetapi menjadi gambaran nyata mengenai kekuatan organisasi sekaligus aspek yang masih perlu diperkuat.
“Jangan takut terhadap hasil penilaian. Yang harus kita khawatirkan adalah apabila kita tidak mengetahui kelemahan perangkat daerah kita sendiri. Karena dengan mengetahui kelemahan, kita dapat memperbaikinya. Dan dengan mengetahui kekuatan, kita dapat mengembangkannya,” demikian pesan Sekda dalam sambutan tersebut.
Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Kematangan Organisasi Kabupaten Kutai Timur mencapai 42,08 dengan kategori Tinggi. Capaian ini menjadi modal sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan.
Pelaksanaan penilaian KOD Tahun 2026 akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Kematangan Organisasi (SIMATANG). Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kutim selanjutnya memfasilitasi koordinasi dan pendampingan teknis, termasuk proses verifikasi dan validasi data yang disampaikan perangkat daerah.
Melalui persiapan yang terencana dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, Pemkab Kutim berharap penilaian KOD Tahun 2026 dapat berlangsung tertib, objektif, dan terukur. Lebih dari itu, hasil penilaian diharapkan menjadi pijakan untuk membangun organisasi pemerintahan yang semakin efektif, adaptif, dan akuntabel, sehingga peningkatan kematangan organisasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Put/Fan/Fj)
