SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tutuko Wahyu Minulyo di Ruang Kerja Bupati, Selasa (10/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan fasilitas dan lokasi pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial. Melalui skema tersebut, Pemkab Kutim akan menyediakan tempat sekaligus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sosial di perangkat daerah terkait bagi terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tutuko Wahyu Minulyo menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung tersedianya lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
“Jadi, kami bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Pemda menyediakan tempat untuk pelaksanaan putusan pengadilan terkait pidana kerja sosial,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam penyediaan fasilitas sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan pihaknya akan membantu mencarikan tempat kerja yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh terpidana. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas memastikan pelaksanaan putusan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami dari Dinas Sosial pada prinsipnya siap. Nantinya kami memfasilitasi sarana bagi mereka yang mendapatkan hukuman pidana kerja sosial, sekaligus mengawasi apakah yang bersangkutan benar-benar hadir dan melaksanakan pekerjaan di tempat yang telah disiapkan,” jelas Ernata.
Ia mencontohkan, salah satu lokasi yang memungkinkan untuk menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial adalah bengkel. Dalam hal ini, Dinas Sosial akan membantu mencarikan fasilitas yang sesuai, kemudian melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Misalnya di bengkel, kami carikan fasilitas bengkel yang bisa menjadi tempat pelaksanaan. Setelah itu, kami awasi jumlah jam kerjanya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Tri Anggara Murti, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS tersebut masih bersifat umum dan menjadi landasan awal sebelum ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang lebih teknis dengan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya akan melibatkan sejumlah perangkat daerah (PD), menyesuaikan dengan kebutuhan serta jenis pekerjaan yang dapat diberikan kepada terpidana.
“PKS ini merupakan langkah awal antara Kejari dan Pemda. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui PKS dengan beberapa PD, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan. Jadi, pengaturan teknis mengenai penempatan dan pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut,” terangnya.
Ia menambahkan, melalui skema tersebut, terpidana tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh kegiatan produktif dan pemberdayaan melalui pekerjaan sosial yang diberikan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, serta jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
Melalui kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial di Kutai Timur dapat berjalan terarah dan terkoordinasi, dengan dukungan lintas perangkat daerah. Selain menjadi bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, skema ini juga diharapkan dapat mendorong pendekatan pemidanaan yang lebih humanis melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.(Mif/Fan/Fj)
