SANGATTA - Anggaran pembangunan perlu menjelma menjadi pekerjaan yang tuntas dan pelayanan yang dirasakan warga. Pesan itu mengemuka ketika Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyoroti penyerapan APBD 2026 yang baru mencapai 46,75 persen. Menjelang penghujung tahun anggaran, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan 18 camat mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan mutu hasilnya.
Bagi Ardiansyah, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada uang yang dibelanjakan. Infrastruktur harus dapat digunakan, sementara program pelayanan publik mesti menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pekerjaan yang tertinggal harus segera ditangani agar manfaat pembangunan tidak ikut tertunda.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan III di Ruang Meranti, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Selasa (27/10/2026). Forum itu mengevaluasi kemajuan pekerjaan, realisasi anggaran, serta hambatan yang masih membayangi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar mendengarkan laporan rutinitas atau menjadikan forum Radalok ini sebagai ajang brainstorming. Tidak! Saya minta kegiatan hari ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas untuk mengejar progres pekerjaan secepat mungkin, apa pun kendalanya,” tegas Ardiansyah.
Pernyataan itu menempatkan tindak lanjut sebagai inti evaluasi. Pembahasan dan brainstorming (curah pendapat) dalam rapat harus berujung pada langkah penyelesaian pekerjaan. Setiap pimpinan diminta mengenali penyebab keterlambatan, memperkuat koordinasi, lalu memastikan kegiatan bergerak menuju sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam evaluasi tersebut, Ardiansyah menyebut realisasi penyerapan APBD Kutai Timur 2026 baru mencapai sekitar Rp2,6 triliun atau 46,75 persen. Adapun proyeksi anggaran setelah pergeseran disebut sebesar Rp5,7 triliun. Capaian itu menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan semakin terbatas, sedangkan sejumlah pekerjaan masih harus dituntaskan.
Pemetaan dalam Radalok memperlihatkan 21 perangkat daerah berada dalam kategori kritis. Kelompok ini memerlukan perhatian khusus untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama yang realisasi fisik maupun keuangannya masih tertinggal.
Sejumlah capaian yang disoroti meliputi Dinas Perhubungan sebesar 21,49 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 25,27 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 29,90 persen, serta Dinas Pemuda dan Olahraga 31,16 persen.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat memiliki realisasi 39,93 persen. Sementara itu, capaian pada tingkat kecamatan berada di angka 40,91 persen. Angka-angka tersebut menjadi pijakan bagi masing-masing pimpinan untuk menelisik hambatan dan menyusun langkah percepatan yang terukur.
Di luar kategori kritis, sebanyak 32 perangkat daerah berada dalam kategori waspada. Mereka juga diminta memperketat pengendalian kegiatan agar pekerjaan tidak bertumpuk menjelang penutupan tahun anggaran. Pemantauan secara berkala diperlukan supaya keterlambatan dapat segera diketahui dan ditangani.
Ardiansyah mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Seluruh perangkat daerah karena itu perlu mencermati perkembangan realisasinya, termasuk penyimpangan capaian dari target, kemudian mengambil langkah perbaikan.
Tanggung jawab tersebut melekat pada pimpinan perangkat daerah. Mereka diharapkan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi berlangsung untuk menyelesaikan kendala yang menghambat program.
Dalam arahannya, Ardiansyah turut menekankan pentingnya menerjemahkan visi pembangunan Kutai Timur melalui konsep HEBAT (singkatan dari Handal, Elaboratif, Berdaya saing dan Berkelajutan) ke dalam kerja birokrasi. Profesionalisme, kemampuan berkolaborasi, daya saing, dan keberlanjutan harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada warga.
Dengan demikian, percepatan yang diminta mencakup penyelesaian pekerjaan sekaligus pemeliharaan kualitasnya. Besarnya realisasi belanja harus berjalan beriringan dengan hasil yang berfungsi dan manfaat yang berlanjut.
Melalui Radalok Triwulan III, Ardiansyah meminta perangkat daerah dan kecamatan menggunakan sisa waktu secara efektif, transparan, serta bertanggung jawab. Evaluasi di Ruang Meranti itu harus diteruskan menjadi kerja di masing-masing unit, terutama untuk menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal dan memastikan anggaran sampai pada tujuannya, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. (Yus/Fj)
