SANGATTA - Pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap diimplementasikan menyusul penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur.
Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Kepala Kejari (Kajari) Tutuko Wahyu Minulyo di Ruang Kantor Bupati Kutim, Selasa (10/11/2026). Penandatanganan ini turut disaksikan oleh sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mulyono, Kepala Dinas Sosial Ernata Hadi Sujito, serta Kepala Dinas Kesehatan dr Yuwana Sri Kurniawati.
Kerja sama ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara pemerintah daerah dan korps adhyaksa dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial, yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kajari Tutuko menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk hukuman pokok yang relatif ringan, namun tetap mengedepankan aspek pembinaan serta pemberdayaan.
"Melalui pendekatan ini, terpidana diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pekerjaan yang bermanfaat tanpa menerima imbalan finansial," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman amenyatakan komitmen penuh Pemkab Kutim untuk mengawal kebijakan ini melalui keterlibatan lintas perangkat daerah yang memiliki fasilitas pelayanan publik maupun unit kerja operasional.
Ia menegaskan, penandatanganan kesepakatan ini harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis di lapangan. Setiap instansi diminta proaktif mengidentifikasi titik lokasi serta jenis pekerjaan sosial yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Jadi, perangkat daerah harus siap apabila nantinya ada penempatan terpidana untuk melaksanakan kerja sosial. Kita perlu menyiapkan tempat, jenis pekerjaan, serta petugas yang mendampingi. Tentunya semua harus dikoordinasikan dengan kejaksaan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai ketentuan," ujar Ardiansyah.
Bupati juga menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dan edukasi dalam penentuan tugas. Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana harus bersifat edukatif, bermartabat, serta tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatan. Di samping itu, pelaksanaannya dilarang keras untuk dikomersialkan karena esensi utamanya adalah pembinaan dan pengabdian sosial.
Lebih lanjut, perangkat daerah diinstruksikan untuk menunjuk petugas pendamping khusus yang bertanggung jawab menerima, mengarahkan, serta mencatat kehadiran dan progres kerja terpidana. Koordinasi berkala dengan pihak kejaksaan juga diwajibkan, khususnya dalam hal penempatan, pengawasan ketat, hingga pelaporan berkala.
Berdasarkan substansi perjanjian, Pemkab Kutim melalui jajaran perangkat daerah, kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan bertindak sebagai penyedia fasilitas tempat kerja sosial dan penunjuk pendamping. Sementara itu, Kejari Kutim memegang kendali atas eksekusi putusan pengadilan, pengawasan hukum, serta asistensi teknis bagi instansi pelaksana.
Sebagai tahap awal, Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan telah disiapkan sebagai wilayah percontohan atau pilot project. Ke depan, basis data lokasi dan jenis pekerjaan sosial akan terus dievaluasi dan diperbarui menyesuaikan dinamika kebutuhan serta kesiapan teknis daerah.
Dalam praktiknya, jenis pekerjaan yang diberikan akan disesuaikan dengan keahlian serta kapasitas terpidana, dengan prioritas pada kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan publik, seperti pemeliharaan kebersihan lingkungan maupun fasilitas umum. Durasi pengerjaan dibatasi maksimal delapan jam per hari dan dapat diangsur dalam kurun waktu paling lama enam bulan, dengan tetap memberikan ruang bagi terpidana untuk menjalankan mata pencahariannya sehari-hari.
Melalui sinergi ini, Pemkab Kutim dan Kejari Sangatta berharap penerapan pidana kerja sosial tidak sekadar menjadi instrumen penegakan hukum formil, melainkan mampu menjadi sarana rehabilitasi sosial yang efektif bagi terpidana untuk kembali berbuat positif bagi lingkungan dan masyarakat luas.(Put/Fan)
