Dokumentasi DPPKB Kabupaten Kutai Timur
SANGATTA – Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Kutai Timur tetap dapat memperoleh pelayanan keluarga berencana (KB) saat dibutuhkan. Karena itu, pengelolaan logistik KB mendapat perhatian melalui peninjauan gudang Alokon di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Sangatta Utara, pada Senin (28/9/2026).
Peninjauan dilakukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalimantan Timur, serta tim teknis. Pemeriksaan diarahkan untuk memastikan persediaan, kondisi penyimpanan, pencatatan, hingga penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar urusan gudang. Stok yang tersedia dan tersimpan dengan benar menentukan apakah kebutuhan kontrasepsi dapat dipenuhi ketika pasangan usia subur mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, menjelaskan gudang Alokon menjadi tempat penyimpanan berbagai kebutuhan kontrasepsi yang digunakan untuk mendukung pelayanan KB. Jenisnya antara lain kondom, pil, suntik, implan, IUD, serta kebutuhan kontrasepsi lainnya sesuai program dan pelayanan yang tersedia.
“Di gudang ini ada berbagai kebutuhan Alokon untuk pelayanan KB, seperti pil, suntik, kondom, implan dan jenis lainnya. Semuanya harus dicatat dan disimpan dengan baik supaya ketika dibutuhkan, kondisinya masih layak digunakan,” jelas Yuriansyah.
Menurutnya, pengelolaan tidak cukup hanya dengan mengetahui jumlah barang yang tersedia. Petugas juga harus memantau kondisi fisik, masa berlaku, pencatatan keluar-masuk, serta kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan distribusi.
“Jadi bukan hanya melihat stoknya masih banyak atau tidak. Kami juga harus tahu mana yang masa berlakunya masih panjang dan mana yang harus segera disalurkan sesuai kebutuhan,” katanya.
Yuriansyah menegaskan Alokon yang telah melewati masa kedaluwarsa tidak boleh digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat. Barang tersebut harus dipisahkan dari persediaan yang masih layak dan ditangani sesuai prosedur.
“Kalau sudah kedaluwarsa, tentu tidak boleh diberikan kepada masyarakat. Barangnya harus dipisahkan dan diproses sesuai aturan, termasuk untuk pemusnahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat mekanisme pemanfaatan barang kedaluwarsa untuk kebutuhan pelatihan tertentu apabila diperbolehkan dan memenuhi ketentuan. Namun, barang tersebut tidak digunakan sebagai kontrasepsi dalam pelayanan.
“Yang sudah kedaluwarsa tidak boleh dipakai untuk pelayanan. Kalau ada yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan, itu pun harus sesuai prosedur. Jadi keamanan masyarakat tetap menjadi yang utama,” tegasnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Achmad Syarief, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan mutu Alokon tetap terjaga hingga digunakan.
“Yang kami pastikan bukan hanya stoknya ada, tetapi kualitasnya juga tetap terjaga sampai digunakan,” jelas Achmad Syarief.
Menurutnya, jumlah persediaan harus diikuti pengelolaan yang tepat. Penyimpanan yang tidak sesuai dapat memengaruhi kondisi produk, sementara pencatatan yang lemah menyulitkan pemantauan kebutuhan dan penyaluran ke fasilitas kesehatan.
Karena itu, tim melihat langsung kondisi gudang, penataan barang, pencatatan keluar-masuk logistik, serta mekanisme distribusi. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan KB di berbagai wilayah Kutai Timur.
Karena itu, pengawasan tidak berhenti pada memastikan barang tersimpan di gudang. Rantai pengelolaan harus terjaga sejak penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pemantauan masa berlaku, hingga penyaluran ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan stok yang terpantau, mutu yang terjaga, dan distribusi yang berjalan sesuai ketentuan, layanan KB di Kutai Timur diharapkan tetap tersedia bagi masyarakat dan tidak terputus ketika dibutuhkan.(kopi10/kopi4/kopi3)
