Edy Dwi Hartono, Sr Programme Manager Agricultural Carbon Yayasan Solidaridad dan Peremajaan Sawit Indonesia. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA — Upaya mendorong praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada perlindungan pekerja terus menjadi perhatian berbagai pihak. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Yayasan Solidaridad bersama Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman di Ruang Kerja Bupati Kutim, Selasa (1/9/2026).
Dalam wawancara usai audiensi, Edy Dwi Hartono, Sr Programme Manager Agricultural Carbon Yayasan Solidaridad dan Peremajaan Sawit Indonesia, mengatakan pihaknya sejak 2024 terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong praktik keberlanjutan, baik di tingkat petani maupun industri kelapa sawit.
Menurutnya, keberlanjutan industri sawit tidak hanya berbicara mengenai produktivitas dan lingkungan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai industri tersebut.
Salah satu perhatian utama adalah keberadaan pekerja harian lepas yang jumlahnya cukup besar di sektor perkebunan. Kelompok pekerja tersebut dinilai perlu mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk akses terhadap jaminan sosial.
“Perburuhan itu seperti piramida. Yang tercatat sering kali hanya terlihat di bagian atas, sementara di bagian bawah masih banyak pekerja yang belum tercatat. Kelompok-kelompok marginal inilah yang harus mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” ujar Edy.
Ia menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, cacat hingga kematian. Karena itu, setiap pekerja seharusnya memperoleh perlindungan melalui sistem jaminan sosial.
Selain isu ketenagakerjaan, audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam industri kelapa sawit.
Edy menilai, industri sawit selama ini masih memiliki konotasi yang kuat sebagai sektor maskulin. Padahal, perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam berbagai aktivitas di sektor perkebunan, meski perannya belum selalu terlihat secara terbuka.
Menurutnya, penguatan kelembagaan, termasuk komite atau komunitas gender, dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya. Peran lembaga perlindungan perempuan juga diharapkan mampu memperkuat suara perempuan yang selama ini berada di balik layar industri.
Audiensi bersama Bupati Kutim tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun industri sawit yang berkelanjutan.
Di tengah luasnya hamparan perkebunan, keberlanjutan tidak semestinya hanya tumbuh dari produktivitas tanaman, tetapi juga dari perlindungan terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Sebab, industri yang kuat bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, melainkan juga memastikan tidak ada pekerja dan kelompok rentan yang tertinggal dari hak-haknya.
Melalui kolaborasi pemerintah, petani, perusahaan, organisasi masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan, Kutai Timur diharapkan dapat terus mendorong pembangunan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan dan inklusif.(kopi15/kopi13)
