SANGATTA — Memasuki usia 27 tahun, Kutai Timur tidak hanya dituntut mempertahankan capaian pembangunan, tetapi juga memastikan potensi sumber daya alam, investasi dan anggaran menjadi pijakan bagi ekonomi yang lebih mandiri serta kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Arah tersebut menjadi salah satu pesan utama Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kutai Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 dalam rangka HUT ke-27 Kutim di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026).
Ardiansyah mengatakan, momentum 27 tahun harus menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat langkah menghadapi tantangan di masa depan.
Visi pemerintahan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi, yakni “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”, diterjemahkan melalui 50 program unggulan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, menurutnya, agenda pembangunan tidak mungkin ditanggung pemerintah daerah seorang diri. DPRD, dunia usaha, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan berbagai unsur lainnya memiliki peran dalam menentukan arah serta keberhasilan pembangunan Kutim.
“Tidak ada satu pihak yang mampu membangun Kutai Timur sendirian. Pemerintah membutuhkan DPRD, DPRD membutuhkan masyarakat, dan seluruhnya membutuhkan partisipasi dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi tersebut, lanjut Ardiansyah, harus menghasilkan pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita ingin anak-anak Kutai Timur mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kita ingin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Kita ingin para pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja lokal mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Investasi tetap menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Namun, keberadaannya perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal, baik melalui kesempatan kerja, pengembangan usaha maupun peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan yang dimiliki Kutim, kata Ardiansyah, tidak cukup hanya menghasilkan penerimaan daerah, tetapi harus menjadi modal untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang.
“Semua ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing,” katanya.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPRD Kutim Jimmi yang menilai 27 tahun perjalanan Kutim telah membentuk daerah dengan potensi ekonomi yang besar. Pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan, industri, perdagangan hingga sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dikelola melalui perencanaan dan tata kelola yang tepat.
Jimmi mengingatkan, besarnya potensi tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila tidak diikuti kebijakan yang mampu mengubah sumber daya menjadi nilai tambah bagi masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan pembangunan dan penggunaan APBD memberikan dampak yang jelas. Program yang manfaatnya kecil bagi masyarakat perlu dievaluasi, sementara anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan produktif.
“Anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Program yang dampaknya tidak signifikan perlu dievaluasi,” kata Jimmi.
Selain memastikan efektivitas anggaran, DPRD juga melihat pentingnya menyiapkan ekonomi Kutim menghadapi masa ketika pertambangan tidak lagi menjadi penopang utama. Pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital perlu diperkuat sejak sekarang.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan angka, tetapi menghasilkan fondasi ekonomi yang lebih beragam dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Semangat membangun daerah secara bersama-sama itu sejalan dengan tema HUT ke-27 Kutim, “Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama”. Tema tersebut menempatkan pertumbuhan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan untuk memperkuat kemampuan daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kutim, tokoh agama dan tokoh adat, perwakilan perusahaan serta anggota DPRD Kutim. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi didampingi Wakil Ketua I Sayyid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami.
Pada usia 27 tahun, Kutim karena itu tidak hanya dituntut tumbuh, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah. (kopi17/kopi4)
