JAKARTA – Akurasi data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkannya, aparatur desa hingga pengurus Rukun Tetangga (RT) perlu memiliki kemampuan memantau setiap perubahan data warga secara cepat, tertib, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut menjadi fokus Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan tema Digitalisasi Pemantauan Data Mutasi Kependudukan Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan berlangsung di Hotel Lumire Jakarta, 9–13 November 2026, dengan melibatkan sekitar 85 peserta.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur, Jumeah bersama Camat Sangatta Utara, Hasdiah, Selasa (10/11/2026).
Ketua RT 13 Dusun IV Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Heriansyah, yang juga ASN pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, mengatakan penguatan kapasitas aparatur hingga tingkat RT diperlukan agar perubahan data kependudukan dapat terpantau dengan lebih baik.
Menurutnya, perubahan jumlah dan status penduduk akibat kelahiran, kematian, perpindahan maupun kedatangan warga harus tercatat secara rutin. Jika pembaruan data tidak berjalan baik, pemerintah berisiko menggunakan informasi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"RT paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kami perlu aktif melaporkan setiap perubahan data warga agar pemerintah memiliki informasi yang benar dan terbaru," ujarnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan mutasi penduduk. Dengan sistem yang lebih terstruktur, informasi dari lingkungan RT dapat dihimpun secara lebih cepat dan akurat untuk mendukung administrasi pemerintahan desa.
Lebih dari sekadar penguasaan teknologi, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa data kependudukan memiliki dampak langsung terhadap berbagai pelayanan masyarakat. Mulai dari administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga pemetaan kebutuhan warga sangat bergantung pada validitas data.
"Kami ingin data warga selalu diperbarui. Dengan begitu, pemerintah desa bisa mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya dan memberikan pelayanan maupun program yang lebih tepat sasaran," tambah Heriansyah.
Keterlibatan aparatur desa, pengurus LPM, dan ketua RT dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan menyamakan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi dan mekanisme pembaruan data. Sinergi antartingkatan pemerintahan diperlukan agar informasi yang dihimpun dari lingkungan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.
Melalui bimtek ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan masing-masing.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pemanfaatan teknologi berjalan konsisten dan menjadi bagian dari kebiasaan kerja aparatur desa dan RT.
Dengan data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir, Desa Sangatta Utara diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pelayanan sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Dw/Yus/Fj)
