SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjajaki kolaborasi pembangunan jalan penghubung antardaerah untuk memperkuat konektivitas wilayah, membuka akses masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan kedua pemerintah daerah di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis sore (5/11/2026). Rombongan Pemkab Kukar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis dan camat, diterima langsung Wakil Bupati Kutim Mahyunadi.
Dalam pertemuan tersebut, Sunggono menyampaikan sejumlah peluang kerja sama pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalur penghubung yang dapat memperlancar akses antara wilayah Kukar dan Kutim. Salah satu rencana yang dibahas adalah pembangunan jalan dari Desa Mekar Jaya, Sebulu menuju Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.
Jalur tersebut dinilai strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperpendek akses perjalanan masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi barang dan hasil kegiatan ekonomi. Konektivitas yang semakin baik juga diharapkan membuka peluang pengembangan kawasan di sepanjang jalur penghubung kedua kabupaten.
Mahyunadi menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan lintas daerah membutuhkan kerja sama yang kuat karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu wilayah, tetapi juga masyarakat di kedua kabupaten.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kami menyambut baik tawaran kerja sama ini. Pembangunan jalan penghubung akan sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah paling ujung Kutai Timur. Ini peluang yang baik dan perlu segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah. Selain itu, perusahaan yang wilayah operasionalnya bersinggungan dengan rencana pembangunan jalan perlu dilibatkan agar kolaborasi dapat berjalan lebih luas.Mahyunadi berharap pengalaman Kutai Kartanegara dalam menggandeng perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapat menjadi contoh bagi Kutai Timur.
“Kita perlu membahas dengan jelas tanggung jawab masing-masing daerah. Perusahaan yang wilayahnya dilalui jalan juga perlu diajak bekerja sama. Pola yang sudah dilakukan Kutai Kartanegara dalam melibatkan perusahaan bisa kita pelajari dan terapkan,” jelasnya.
Untuk mempercepat pembahasan, Mahyunadi meminta perangkat daerah teknis dari kedua kabupaten segera berkoordinasi. Pembahasan perlu mencakup rencana trase jalan, kewenangan masing-masing daerah, dukungan perusahaan, hingga kebutuhan teknis pembangunan.
“Saya minta dinas pekerjaan umum kedua daerah segera berkoordinasi dan saling bertukar informasi. Jangan sampai pertemuan ini berhenti sebagai pembicaraan saja. Kita ingin ada tindak lanjut yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kutim Noviari Noor, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Syafur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ronny Bonar, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Novian Prananta. Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),Tabrani Aji yang diharapkan dapat segera menindaklanjuti pembahasan teknis bersama perangkat daerah terkait dari Kutai Kartanegara.
Pertemuan ini membuka peluang kolaborasi pembangunan yang lebih konkret antara Kutai Timur dan Kutai kartanegara. Kedua pemerintah daerah diharapkan dapat menyatukan perencanaan, kewenangan, serta dukungan berbagai pihak agar pembangunan jalan penghubung tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka akses pelayanan publik, distribusi ekonomi, dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di kedua kabupaten. (Put)/Yus/Fj)
