SANGATTA - Peluang usaha desa dapat bermula dari kebutuhan sehari-hari perusahaan di sekitarnya. Penyediaan makanan hingga layanan bagi kontraktor menjadi ceruk yang, menurut Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, bisa digarap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari kegiatan produktif semacam itu, desa diharapkan memperoleh tambahan pendapatan untuk menopang pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Mahyunadi seusai membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah 2026 di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur itu mempertemukan kebutuhan pembenahan tata kelola anggaran dengan ikhtiar memperkuat kemandirian desa.
Bagi Mahyunadi, keberadaan perusahaan pertambangan dan perkebunan perlu dibaca sebagai peluang membangun kerja sama ekonomi. Pemerintah desa didorong mengenali kebutuhan usaha di wilayahnya, kemudian mengembangkan kemampuan BUMDes untuk mengambil bagian sebagai penyedia barang maupun jasa.
“Banyak sekali potensi-potensi di desa yang bisa dimaksimalkan. Seluruh desa di Kutai Timur ini ada perusahaan. Maka, CSR perusahaan harus bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) menjadi salah satu hal yang ia tekankan. Selain itu, Mahyunadi melihat kesempatan bagi BUMDes untuk menjalin hubungan usaha dengan kontraktor yang beroperasi di sekitar desa. Katering merupakan salah satu contohnya.
“Tidak menutup kemungkinan BUMDes menjadi pengusaha penyedia jasa bagi kontraktor-kontraktor yang ada, misalnya katering dan lain sebagainya. Saya berpikir itu bisa menambah kekuatan pendapatan desa,” katanya.
Peluang tersebut memerlukan kreativitas dan kecakapan membaca pasar. Pemerintah desa perlu mengetahui kebutuhan yang dapat dilayani sekaligus potensi setempat yang bisa dikembangkan menjadi usaha produktif.
Arahan itu berkaitan dengan tantangan keterbatasan anggaran. Menurut Mahyunadi, ketergantungan pada dana transfer membuat ruang pembangunan desa rentan menyempit ketika terjadi perubahan kebijakan dan efisiensi belanja. Karena itu, pengembangan sumber pendapatan baru perlu mendapat perhatian lebih serius.
Namun, upaya menambah pendapatan mesti disertai ketertiban mengelola uang yang sudah tersedia. Mahyunadi menilai kualitas laporan keuangan desa mulai menunjukkan perbaikan, meskipun persoalan administrasi pertanggungjawaban masih ditemukan.
“Semakin hari semakin membaik. Dibanding waktu laporan hasil keuangan 2024 yang baru saya periksa, itu kacau. Sekarang sudah mulai membaik,” ungkapnya.
Ia membedakan persoalan pelaksanaan kegiatan dengan kelemahan dalam penyusunan dokumen. Dalam sejumlah laporan, kegiatan disebut telah berjalan dan anggarannya digunakan dengan baik, tetapi pertanggungjawabannya belum tertata.
“Ada laporan keuangan yang memang ada kegiatannya, anggaran yang terpakai dengan baik, cuma pertanggungjawabannya yang masih semrawut. Itu yang memang harus kita perbaiki ke depan,” tegasnya.
Untuk membenahinya, Mahyunadi mendorong penguatan pengawasan dan pendampingan, disertai pendidikan serta pelatihan bagi aparatur desa. Pembenahan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran semakin tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari tingkat desa, persoalan yang mengemuka juga menyangkut perubahan aturan dan hambatan memanfaatkan potensi wilayah. Kepala Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Asbar, mengatakan cepatnya perubahan regulasi menyulitkan pemerintah desa menyesuaikan pelaksanaan pembangunan.
“Belum diterapkan, sudah berubah lagi. Kami di desa juga kewalahan. Kami memerlukan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada desa,” kata Asbar.
Menurutnya, desa berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan anggaran karena itu perlu diimbangi kebijakan yang memberi ruang bagi keberlanjutan pembangunan.
Di Teluk Singkama, BUMDes telah berjalan dan mulai menyumbang pendapatan asli desa (PADes), meskipun hasilnya belum maksimal. Desa tersebut memiliki potensi wisata mangrove atau hutan bakau serta pasir putih. Pengembangannya masih terkendala akses dan status kawasan yang masuk Taman Nasional Kutai.
Asbar mengatakan, dirinya baru-baru ini menemui Menteri Kehutanan di Jakarta untuk membicarakan kemungkinan kerja sama. Ia berharap mekanisme perjanjian kerja sama dapat memberikan kepastian bagi pengembangan potensi desa dan pembangunan sarana pendukung yang selama ini terhambat status kawasan.
Potensi pertanian pun menghadapi kendala tersendiri. Asbar menyebut luas lahan sawah di Teluk Singkama mencapai lebih dari 700 hektare. Dengan sekitar 400 hektare di Desa Sangkima, potensi kedua desa itu melampaui 1.100 hektare.
Akan tetapi, ia memperkirakan hanya sekitar 50 hektare yang saat ini masih produktif. Kendala pengairan dan cuaca yang tidak menentu disebut menjadi penyebabnya. Luas lahan yang tersedia belum seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk menopang kegiatan pertanian masyarakat.
Asbar juga menyoroti kemampuan aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Ia mendukung pelatihan berkelanjutan agar pemerintah desa dapat memahami serta menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.
Pengalaman Teluk Singkama memperlihatkan pekerjaan yang menyertai dorongan kemandirian desa. BUMDes mulai menghasilkan pendapatan, tetapi pengembangan wisata masih menunggu kepastian kerja sama kawasan, sementara potensi persawahan terkendala pengairan. Bagi masyarakat, manfaat potensi tersebut bergantung pada terbukanya jalan untuk mengelolanya, ditopang aparatur yang mampu menjalankan usaha dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan tertib. (Yus/Fj)
