Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat meninjau dan memberikan arahan dalam tasyakuran panen perdana ayam pedaging yang dikelola Koperasi Perhiptani Agro Bengalon. Foto: Irfan/Pro Kutim
BENGALON – Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan berlapis, mulai dari tingginya biaya produksi, dominasi komoditas kelapa sawit, hingga keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, pemerintah setempat terus menggalakkan kemandirian pangan sebagai langkah antisipasi strategis menghadapi potensi krisis global.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan biaya pembangunan kandang ayam skala mandiri membutuhkan investasi besar, berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.
“Dengan asumsi keuntungan bersih sekitar Rp 2.000 per ekor, peternak membutuhkan hingga 25 kali siklus panen atau sekitar tiga tahun untuk mencapai titik impas (break even point),” sebutnya dalam arahan menghadiri tasyakuran panen perdana ayam pedaging yang dikelola Koperasi Perhiptani Agro Bengalon di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Rabu (2/9/2026)
Namun ditambahkan Mahyunadi, langkah peternak mandiri sering kali terbentur oleh persaingan harga pasar. Ayam beku asal Pulau Jawa yang masuk ke Kalimantan Timur kerap dijual lebih murah, yakni sekitar Rp 19.000 per kilogram, sementara biaya produksi lokal di Kaltim rata-rata mencapai Rp 20.000 per kilogram.
Mahyunadi pun menegaskan murahnya harga ayam asal Jawa dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku pakan yang melimpah dan murah di sana, seperti luasnya lahan jagung, limbah industri pengolahan udang sebagai sumber protein, serta ketersediaan bekatul. Sebaliknya, upaya mendirikan pabrik pakan mandiri di Kutim dinilai rumit karena ketergantungan bahan baku dan kultur masyarakat yang lebih memilih menanam kelapa sawit yang dianggap jauh lebih menguntungkan.
“Masyarakat selalu mengukur dengan sawit. Lebih untung mana sawit dengan jagung? Tidak mungkin kita memaksa masyarakat menanam sesuatu yang membuat mereka tidak lebih untung,” ujar Mahyunadi.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah daerah tetap mendorong ketahanan pangan melalui berbagai terobosan.
“Produksi padi di Kutim saat ini menunjukkan hasil positif dengan rata-rata di atas 7 ton per panen, menyamai produktivitas di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sejumlah uji coba penanaman jagung, termasuk di lahan bekas tambang, juga menunjukkan hasil yang cukup berhasil,” sebutnya.
Dorongan terhadap kemandirian pangan ini bukan tanpa alasan. Berkaca dari pandangan strategis pertahanan, ketahanan pangan lokal menjadi krusial untuk mengantisipasi potensi krisis rantai pasok jika terjadi konflik atau perang di masa depan, yang dapat menghambat distribusi pangan dari Jawa maupun Sulawesi.
Untuk mendukung sektor pertanian di wilayah yang minim irigasi gravitasi alam, pemerintah menyiapkan inovasi sumur bor pompa yang digerakkan oleh tenaga surya (solar cell).
“Solusi ini dinilai efektif karena pompa bekerja secara otomatis saat matahari bersinar terik, yang juga bertepatan dengan kebutuhan air bagi tanaman,” urai Mahyunadi.
Kendati demikian, implementasi berbagai program kerakyatan saat ini dihadapkan pada kendala fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim mengalami penurunan drastis dari proyeksi sebelumnya, ditambah adanya penyesuaian alokasi anggaran secara nasional untuk mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Koperasi Merah Putih sendiri diproyeksikan bertransformasi menjadi pusat penampungan hasil panen masyarakat mulai dari ayam beku, padi, hingga produk hortikultura sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok distribusi pangan lokal. Pemerintah berharap stabilitas anggaran daerah dapat segera pulih agar program-program strategis kerakyatan dan ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal,” tutup Mahyunadi.(kopi13/kopi3)
