Jalannya acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan. Foto: Miftah/Nisa Pro Kutim
BALIKPAPAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Ballroom Platinum Hotel and Convention Hall, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut memberikan apresiasi dalam empat kategori, salah satunya Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Pemkab Kutai Timur (Kutim) dalam kegiatan tersebut diwakili Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati dan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim Mohammad Noor.
Usai kegiatan, Mahyunadi menyoroti hasil penilaian pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, capaian Kutim di sektor rehabilitasi rumah cukup signifikan dan semestinya dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian.
Mahyunadi menyebut, berdasarkan laporan Kepala Dinas Perkim Kutim, pada 2025 Kutim telah merehabilitasi sebanyak 472 rumah. Sementara daerah yang meraih peringkat pertama pada kategori tersebut, menurutnya, memiliki capaian di bawah 400 rumah.
“Padahal seharusnya kita dapat menurut data. Karena tadi yang peringkat satu untuk ketersediaan perumahan rakyat itu rehab rumah tidak sampai 300, tidak sampai 400 rumah. Sedangkan berdasarkan laporan Kadis Perkim kepada saya, kita 2025 saja 472 rumah,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi mengaku belum mengetahui secara pasti mengapa capaian tersebut tidak tercermin dalam hasil apresiasi. Ia menduga terdapat kemungkinan persoalan dalam proses pelaporan atau penyampaian data.
“Jadi harusnya kita dapat, tapi entahlah mungkin kita tidak terlaporkan, nggak sampai mungkin laporan atau bagaimana,” katanya.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Dinas Perkim Kutim. Mohammad Noor yang hadir mewakili Kepala Dinas Perkim Kutim Ahmad Iip Makruf mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
“Sesuai arahan Kadis, segera kami koordinasikan ke pusat, di mana letak Kutim yang kurang atau salah, hingga tidak meraih apresiasi pusat,” ujar Noor.
Menurut Noor, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan dan pelaporan program perumahan Kutim, sekaligus mengetahui mekanisme serta indikator yang digunakan dalam penilaian.
Noor juga menilai hasil tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat dukungan Pemkab Kutim melalui APBD terhadap sektor perumahan dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan, baik melalui program rehab rumah maupun pembangunan rumah baru.
“Saya juga sangat menyayangkan. mendengar informasi dari Pak Wabup tadi, padahal intervensi APBD Kutai Timur sudah sangat signifikan untuk perihal ini, baik program bedah rumah maupun pembangunan unit rumah baru,” ungkapnya.
Noor menegaskan, dalam dua tahun terakhir Pemkab Kutim terus memberikan perhatian terhadap program perumahan melalui dukungan APBD. Program tersebut juga menjadi bagian dari 50 Program Prioritas Kepala Daerah sekaligus sejalan dengan Program 3 Juta Rumah pemerintah pusat.
“Kutai Timur sudah buktikan dua tahun belakangan ini sangat intens dan fokus terhadap program bedah rumah dan bangun baru rumah di Kutai Timur menggunakan 100 persen APBD Kutai Timur sesuai 50 Program Prioritas Kepala Daerah dan seiring dengan Program 3 Juta Rumah Pak Presiden,” jelasnya.
Dinas Perkim selanjutnya akan mengevaluasi dan menelusuri proses pendataan serta pelaporan bersama pihak terkait di pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai capaian Kutim dalam program perumahan sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk memastikan setiap program dan capaian daerah dapat tersampaikan secara tepat.(kopi8/kopi13/kopi3)
