Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim sekaligus Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Idham Cholid saat memberikan arahan. Foto: Miftah/Dewi Pro Kutim
BENGALON – Pembentukan dan penguatan Komite Gender di enam perusahaan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak berhenti sebagai program percontohan. Pemerintah Kabupaten Kutim menyiapkan pembinaan berkelanjutan sekaligus membuka peluang perluasan program serupa ke perusahaan sawit lainnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim sekaligus Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Idham Cholid, mengatakan enam perusahaan yang saat ini menjadi lokasi pembentukan dan penguatan Komite Gender merupakan tahap awal untuk mendorong pengarusutamaan gender di sektor perkebunan.
Menurutnya, keenam perusahaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penerapan Komite Gender di lingkungan perkebunan sawit. Pengalaman dalam membentuk struktur, menyusun program kerja, hingga membangun komunikasi dengan manajemen nantinya dapat menjadi bagian dari pembelajaran untuk pengembangan program di perusahaan lainnya.
“Enam perusahaan sebagai sampel ini, dengan harapan setelah dibentuk dan penguatan ini, maka nanti program-program kerja sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di enam perusahaan itu akan mendapat dukungan dari manajemen perusahaan,” ujar Idham saat menghadiri pembentukan Komite Gender PT Kemilau Indah Nusantara (KIN), Kecamatan Bengalon, Sabtu (29/8/2026).
Dukungan manajemen, lanjutnya, menjadi faktor penting agar berbagai program yang disusun Komite Gender dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hak-hak perempuan di lingkungan perusahaan dapat lebih terakomodasi dan potensi diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan dapat ditekan.
Idham mengatakan keberlanjutan program akan diperkuat melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan DPPPA bersama Yayasan Solidaridad Indonesia. Pendampingan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan masing-masing komite.
“Supaya berkelanjutan nanti, maka ada program pembinaan dari DPPPA dengan Solidaridad baik secara langsung maupun tidak. Kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan juga,” jelasnya.
Pelatihan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman pengurus mengenai kesetaraan gender, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi Komite Gender di lingkungan perusahaan.
Menurut Idham, pengurus perlu memiliki kapasitas untuk menjalankan program kerja, menyerap aspirasi pekerja, serta membangun komunikasi dengan pihak manajemen sehingga berbagai persoalan dapat ditangani melalui mekanisme yang lebih terarah.
Lebih jauh, pemerintah berencana mengembangkan model yang telah diterapkan di enam perusahaan tersebut ke perusahaan sawit lainnya di Kutim. Perluasan dinilai penting mengingat cakupan industri perkebunan sawit di daerah ini cukup besar.
“Tidak hanya pada enam perusahaan ini, tapi nanti kedepannya akan dikembangkan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Karena di Kabupaten Kutai Timur itu sangat banyak sekali,” ungkap Idham.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa enam perusahaan yang saat ini menjadi lokasi program masih menjadi bagian awal dari agenda pengarusutamaan gender di sektor perkebunan Kutim. Pemerintah berharap pengalaman yang dibangun di enam perusahaan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas penerapan program ke perusahaan lainnya.
“Harapannya nanti program-program pengarusutamaan gender itu tersosialisasikan dengan baik ke seluruh perusahaan sawit di wilayah Kabupaten Kutai Timur,” kata Idham.
Ia berharap perluasan program tersebut pada akhirnya mampu memastikan hak-hak perempuan memperoleh perhatian yang setara di lingkungan perkebunan kelapa sawit, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan inklusif.
Pembentukan dan penguatan Komite Gender di PT KIN sendiri merupakan bagian dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui DPPPA bersama Yayasan Solidaridad Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi perusahaan keenam yang masuk dalam rangkaian program pembentukan dan penguatan Komite Gender tahun 2026.(kopi8/kopi13)
