Teks foto: Suasana penandatanganan PKS DPMDes dan Bankaltimtara Cabang Sangatta di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu (12/8/2026). Foto: Vian/Pro Kutim.
SAMARINDA – Sebuah pintu baru dibuka bagi badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pintu itu berupa akses permodalan, pendampingan pengelolaan keuangan, serta layanan perbankan yang diharapkan dapat memperkuat denyut perekonomian desa. Harapan tersebut mengemuka dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengembangan Ekosistem Desa antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutim dan Bankaltimtara Cabang Kutim di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu, (12/8/2026).
PKS ditandatangani Plt Kepala DPMDes Kutim Trisno dan Kepala Bankaltimtara Cabang Kutim Mardiansyah. Penandatanganan tersebut dilakukan bersama tujuh kabupaten di Kalimantan Timur dan disaksikan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi (Sesdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Rachmad serta Kepala Divisi Funding and Customer Management PT Bankaltimtara Amuniyantono.
Di Kutim, kerja sama itu menemukan konteks yang cukup terang. Saat ini terdapat 139 BUMDes. Namun, baru 49 di antaranya yang telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, hanya 14 BUMDes yang telah menjalin kerja sama dengan Bankaltimtara. Angka itu menunjukkan masih luasnya ruang yang dapat diisi. Terutama bagi BUMDes yang telah memiliki potensi usaha, tetapi belum leluasa berkembang karena terbentur akses modal dan kemampuan tata kelola.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sesdakab) Kutim Rizali Hadi mewakili Bupati Kutim turut menyaksikan penandatanganan PKS tersebut. Dia mengatakan pemerintah daerah akan mendorong semakin banyak BUMDes memanfaatkan peluang kemitraan dengan perbankan.
“Kita harapkan ke depan semakin banyak BUMDes yang bisa bekerja sama dengan Bankaltimtara, terutama masalah permodalan. Ini perlu didukung dan disupport oleh Bankaltimtara,” ujar Rizali Hadi usai kegiatan tersebut.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak ingin kesepakatan itu berhenti pada seremoni penandatanganan. BUMDes yang selama ini mengajukan kerja sama secara sendiri-sendiri akan didorong untuk menindaklanjuti peluang yang kini telah memiliki landasan kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Selama ini masing-masing BUMDes mengajukan sendiri untuk kerja sama dengan Bankaltimtara. Sekarang sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Kita akan mendorong BUMDes yang ada untuk menindaklanjuti kerja sama ini,” jelasnya.
Sosialisasi menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Para pengelola BUMDes perlu mengetahui persyaratan, mekanisme, serta berbagai hal yang harus dipersiapkan sebelum mengakses layanan perbankan. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pembiayaan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat berujung pada penguatan usaha. Rizali menekankan bahwa kebutuhan BUMDes tidak berhenti pada suntikan modal. Kemampuan mengelola administrasi dan keuangan juga menjadi perkara penting agar usaha desa tidak berjalan tanpa perhitungan yang memadai.
“Dukungan Bankaltimtara selain dari sisi permodalan juga berkaitan dengan teknis lainnya, termasuk administrasi keuangan. Ini penting agar BUMDes semakin siap dalam mengembangkan usahanya,” katanya.
Bagi BUMDes, kemampuan mengelola keuangan merupakan fondasi yang menentukan keberlanjutan usaha. Modal tanpa tata kelola dapat menjadi beban, sedangkan pengelolaan yang tertib memberi ruang bagi badan usaha desa untuk tumbuh secara lebih terukur.
Kepala Cabang Bankaltimtara Kutim, Mardiansyah mengatakan PKS tersebut diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara perbankan, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat.
“Kami mengharapkan sinergi ini terus berjalan. Untuk desa-desa yang belum ber-PKS dengan kami, kami berharap bisa segera bekerja sama, supaya ekosistem perekonomian yang ada di desa tersebut bisa berjalan lebih cepat dan otomatis juga bisa menambah PAD bagi desanya,” ujar Mardiansyah.
Dengan skema tersebut, sasaran kerja sama tidak hanya tertuju kepada BUMDes. Masyarakat desa juga diharapkan memperoleh manfaat melalui akses layanan perbankan dan pembiayaan sesuai kebutuhan usahanya.
“Kami berharap bukan di BUMDes-nya saja. Masyarakat desa yang ada di desa-desa yang sudah bekerja sama juga bisa masuk dan mendapatkan pelayanan perbankan dari kami,” katanya.
Untuk masyarakat yang membutuhkan modal dalam jumlah kecil, Bankaltimtara menyediakan skema pembiayaan ultramikro. Mardiansyah menyebut pembiayaan di bawah Rp10 juta dapat masuk dalam skema tersebut. Sementara itu, pembiayaan untuk BUMDes tidak ditetapkan dengan besaran yang seragam. Kemampuan usaha dan kemampuan BUMDes mengembalikan pinjaman menjadi pertimbangan.
“Kalau BUMDes tergantung dari kemampuan dia dalam mengembalikan pinjamannya,” jelasnya.
Pembiayaan dapat digunakan untuk menopang usaha yang telah berjalan. BUMDes yang mengelola toko serba ada, misalnya, dapat memanfaatkan tambahan modal untuk memperluas kegiatan usahanya. Begitu pula BUMDes yang bergerak di bidang konstruksi dapat menggunakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam menjalankan pekerjaan. Bankaltimtara menargetkan pelaksanaan kerja sama tersebut segera bergerak dari meja penandatanganan menuju kegiatan usaha.
“Kami upayakan secepatnya. Mudah-mudahan di triwulan tiga ini bisa berjalan,” kata Mardiansyah.
Di titik inilah makna kerja sama tersebut akan diuji. Bertambahnya jumlah BUMDes yang memiliki hubungan dengan perbankan belum dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan badan usaha tersebut mengubah akses modal menjadi kegiatan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan.
Bagi pemerintah desa, usaha yang berkembang berarti peluang memperkuat pendapatan asli desa. Bagi warga, akses pembiayaan dan layanan perbankan dapat membuka kesempatan memperbesar kegiatan ekonomi yang telah mereka jalankan. Adapun bagi BUMDes, dukungan tersebut menjadi ruang untuk menata usaha agar tidak mudah layu ketika berhadapan dengan kebutuhan modal.
Dengan 139 BUMDes yang tersebar di Kutai Timur, sementara baru 49 berbadan hukum dan 14 telah bekerja sama dengan Bankaltimtara, pekerjaan rumahnya masih panjang. PKS ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mempersempit jarak antara potensi usaha desa dan akses terhadap sumber pembiayaan.
“PKS ini membuka pintu. Selanjutnya, tantangannya adalah memastikan pintu tersebut benar-benar dimasuki BUMDes dan masyarakat, lalu menghasilkan usaha yang sehat, pendapatan desa yang meningkat, lapangan kerja baru, dan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung warga Kutai Timur,” ujar Mardiansyah. (kop4/kopi3)
