Disdikbud Kutim dalam rapat daya tampung SMP. Foto: Istimewa
SANGATTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Kutai Timur–Bontang) memastikan seluruh lulusan SMP di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun ajaran 2026/2027 dapat tertampung di jenjang SMA dan SMK. Kepastian tersebut didasarkan pada data daya tampung sekolah yang melebihi jumlah lulusan SMP di daerah tersebut.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kutim–Bontang Paeran, menjelaskan, berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim, jumlah lulusan SMP negeri dan swasta mencapai 2.220 siswa. Sementara itu, total daya tampung SMA dan SMK negeri maupun swasta mencapai 2.708 kursi, sehingga secara keseluruhan masih tersedia ruang yang cukup untuk menerima seluruh lulusan.
“Dari data yang kami himpun, lulusan SMP negeri dan swasta sebanyak 2.220 siswa. Sedangkan daya tampung SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, mencapai 2.708 siswa. Artinya secara keseluruhan daya tampung sebenarnya mencukupi,” jelasnya.
Ia merinci, dari total daya tampung tersebut, SMA/SMK negeri menyediakan 1.728 kursi, sedangkan sekolah swasta menyediakan 980 kursi. Pemerintah tetap melakukan berbagai langkah antisipasi agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, khususnya di kawasan Sangatta.
Sebagai upaya mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, pemerintah membuka SMA Negeri 2 Sangatta Selatan yang pada tahun pertama menerima dua rombongan belajar (rombel). Dengan kapasitas 36 siswa per rombel, sekolah baru tersebut mampu menampung 72 peserta didik.
Selain itu, dilakukan pula penambahan rombongan belajar di SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Masing-masing sekolah memperoleh tambahan rombel dengan kapasitas 36 siswa sehingga secara keseluruhan terdapat empat rombel tambahan yang disiapkan sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya kebutuhan daya tampung.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah agar tidak ada lulusan SMP yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ruang belajar.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas (PMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Sri Wahyuni, menegaskan bahwa masyarakat juga perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan baik serta masih memiliki kapasitas penerimaan siswa baru.
Ia menjelaskan, sejumlah SMA swasta yang masih membuka penerimaan peserta didik baru antara lain SMA IT Darussalam, SMA Plus Budhi Luhur Mandiri, SMA Prima YPPSB, serta SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi.
Sedangkan pada jenjang kejuruan, masyarakat dapat memilih beberapa SMK swasta yang juga masih memiliki daya tampung, di antaranya SMKS Muhammadiyah, SMKS Hasanuddin Sangatta Selatan, SMKS Islam Nurul Hikmah, dan SMKS Bhineka Singa Geweh.
Menurutnya, sekolah-sekolah swasta tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki legalitas, tenaga pendidik, serta program pembelajaran yang tidak kalah kompetitif dibanding sekolah negeri.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga merupakan pilihan yang baik karena masih memiliki daya tampung dan terus meningkatkan mutu pendidikan. Dengan memanfaatkan seluruh potensi sekolah negeri maupun swasta, seluruh lulusan SMP di Kutai Timur dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerataan peserta didik menjadi salah satu tujuan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memilih sekolah sesuai minat, bakat, kompetensi, serta domisili, bukan semata-mata berdasarkan status negeri atau swasta.
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II berharap sinergi antara pemerintah daerah, sekolah negeri, dan sekolah swasta dapat terus terjalin sehingga seluruh lulusan SMP di Kabupaten Kutai Timur memperoleh akses pendidikan menengah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dengan kapasitas yang tersedia saat ini, pemerintah optimistis tidak akan terjadi kekurangan daya tampung bagi peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.(kopi15/kopi13/kopi3)
