Jalannya layanan Jemput Bola DPPKB Kutim di Sangkulirang. Foto: Wahyu/DPPKB Kutim
SANGKULIRANG – Penanganan stunting di Kecamatan Sangkulirang tak bisa lagi hanya mengandalkan warga yang datang ke layanan pemerintah. Sebanyak 1.073 keluarga berisiko stunting (KRS) yang tersebar di 15 desa kini menjadi sasaran layanan jemput bola Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), pemerintah turun langsung ke Sangkulirang, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang digelar di BPU Kantor Camat Sangkulirang ini menjadi salah satu upaya mempercepat penanganan stunting sekaligus menjalankan program prioritas Bupati Kutai Timur.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), jumlah KRS di Sangkulirang masih cukup besar. Desa Benua Baru mencatatkan angka tertinggi dengan 237 KK, disusul Benua Baru Ulu 167 KK, Perupuk 106 KK, dan Maloy 93 KK. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu program atau satu instansi.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah, mengatakan penanganan stunting membutuhkan waktu sekaligus kerja bersama, mengingat persoalan keluarga berisiko stunting melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan.
“Stunting atau keluarga risiko stunting tidak bisa kita selesaikan kalau tidak bersama-sama. Harus ada kolaborasi karena tidak semudah yang kita bayangkan harus menghilangkan itu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Yuriansyah mengapresiasi kehadiran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan sektor perumahan dan lingkungan sangat penting, terutama melalui program jamban sehat dan Rumah Layak Huni (RLH). Meski sejumlah perangkat daerah lain seperti sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan sosial belum dapat hadir kali ini, DPPKB berharap kolaborasi lintas sektor dapat lebih diperkuat pada pelaksanaan berikutnya.
“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” katanya.
Ia bahkan memasang target yang cukup tinggi, bukan sekadar menurunkan angka, melainkan mendorong Sangkulirang benar-benar terbebas dari persoalan stunting.
“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting. Ini harapan kita,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Yuriansyah juga menyerahkan bantuan makanan tambahan dari Baznas Kutim secara simbolis kepada sejumlah keluarga berisiko stunting. Bantuan lainnya akan diteruskan kepada sasaran oleh petugas PLKB di Kecamatan Sangkulirang.
Sementara itu, Sekretaris Camat Sangkulirang, Suwandi, menyampaikan bahwa stunting bukan persoalan baru bagi pemerintah desa. Penanganannya bahkan telah menjadi bagian dari perhatian desa melalui mandatory spending selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia berharap kehadiran DPPKB bersama tim dapat memperkuat langkah yang selama ini telah dijalankan di tingkat desa.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama tim bisa mendorong bagaimana mengatasi dan mengurangi munculnya stunting yang ada di wilayah Sangkulirang,” katanya.
Layanan jemput bola kali ini tidak hanya berbicara soal bantuan makanan tambahan. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) DPPKB Kutim, Agustina, memberikan materi terkait layanan penanganan KRS, sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saida, memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).
Melalui pendekatan jemput bola ini, pemerintah ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Edukasi gizi, akses air bersih, jamban sehat, rumah layak huni, hingga penggunaan alat kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur menjadi bagian dari upaya yang harus berjalan beriringan. Sebab, di balik angka 1.073 keluarga berisiko stunting, ada keluarga-keluarga yang membutuhkan pendampingan dan dukungan nyata agar risiko tersebut tidak berlanjut menjadi persoalan baru bagi tumbuh kembang anak.(kopi8/kopi13/kopi3)
