Anggota DPRD Kutim Faizal Rahman saat memberikan tanya jawab mendampingi Pemkab Kutim bersama Bulog. Foto: Dewi/Pro Kutim
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama jajaran DPRD melakukan audiensi dengan manajemen Perum Bulog di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan gudang Bulog di Kutim sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional.
Audiensi dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembanguman (Ekobang)Seskab Kutim Noviari Noor, Direktur SDM dan Transformasi Bulog, jajaran kepala divisi, Anggota DPRD Kutim, serta sejumlah kepala perangkat daerah (PD) dari Pemerintah Kabupaten Kutim.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Anggota DPRD Kutim Faizal Rahman, menyampaikan dukungan terhadap rencana kehadiran Bulog di daerah tersebut. Mereka menilai keberadaan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan pangan sangat penting bagi petani, terutama untuk memastikan hasil panen memiliki kepastian pasar.
“Pemerintah daerah dan para petani tentu berharap kehadiran Bulog menjadi bukti keseriusan negara dalam mengayomi petani. Dengan adanya Bulog, hasil pertanian mereka memiliki tempat untuk diserap dan dipasarkan,” tegasnya dalam forum audiensi.
Meski mendukung, Faizal juga meminta penjelasan rinci terkait investasi dan fasilitas yang akan dibangun Bulog di wilayah tersebut.
“Pembangunan hanya berupa gudang penyimpanan atau juga dilengkapi fasilitas pengolahan seperti mesin penggilingan dan pengolahan hasil panen,” urainya.
Selain itu, Faizal juga menanyakan target waktu pembangunan, sumber kontraktor yang akan digunakan, serta standar konstruksi bangunan gudang untuk memastikan fasilitas tersebut memenuhi kelayakan operasional.
“Ini bukan proyek kecil. Peralatan yang akan masuk ke gudang tentu berkapasitas besar. Karena itu kami ingin mengetahui bagaimana kesiapan infrastrukturnya,” paparnya.
Selanjutnya, isu utama yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah rencana hibah lahan seluas sekitar tiga hektare dari Pemerintah Kabupaten Kutim kepada Bulog. DPRD menegaskan perlunya kehati-hatian karena lahan tersebut merupakan aset daerah yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut mereka, skema hibah harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalau pemerintah daerah menghibahkan tanah, tentu aset daerah berkurang. Sementara Bulog sebagai BUMN akan menambah aset. Karena itu kami harus memastikan prosedurnya benar dan manfaatnya jelas bagi masyarakat,” ujar Faizal.
DPRD juga mempertanyakan kemungkinan sertifikat tanah yang telah dihibahkan nantinya dijadikan jaminan pembiayaan oleh Bulog ke lembaga perbankan.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kutim mengusulkan sejumlah klausul penting agar dimasukkan dalam naskah perjanjian hibah.
Pertama, jika dalam jangka waktu tertentu gudang tidak dibangun atau tidak dimanfaatkan sesuai rencana, maka lahan yang telah dihibahkan harus dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah. Kedua, DPRD mengusulkan adanya kewajiban bagi Bulog untuk menyampaikan laporan operasional secara periodik kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bentuk transparansi pengelolaan aset.
“Bukan untuk mengintervensi kinerja Bulog, tetapi agar pengawasan terhadap aset daerah yang telah dihibahkan tetap berjalan,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD juga menyampaikan kondisi sektor pertanian di Kutim yang selama ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Menurut mereka, berbagai upaya diversifikasi komoditas sebelumnya seperti kenaf, singkong gajah, dan nilam pernah gagal karena tidak adanya kepastian pasar.
Karena itu, DPRD berharap kehadiran Bulog dapat memberikan jaminan penyerapan hasil pertanian seperti gabah dan jagung sehingga petani memiliki alternatif komoditas selain sawit.
“Masyarakat kami sempat menanam berbagai komoditas, tetapi gagal karena tidak ada pembeli. Jika Bulog dapat menjamin penyerapan hasil panen, kami optimistis program pengembangan jagung maupun padi bisa kembali digerakkan,” tutup Faizal.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong transformasi ekonomi Kutim dari ketergantungan pada sektor tambang menuju sektor pertanian yang berkelanjutan.(kopi15/kopi13/kopi3)
