Bupati Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan setelah Rapat Koordinasi dengan Mendagri dan Kepala BGN.Foto: Lintang/Maulana Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengikuti rapat koordinasi khusus bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026). Rapat yang digelar secara virtual tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Bupati mengikuti kegiatan tersebut dari ruang kerjanya, didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memberikan dampak terhadap pencegahan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima para penerima program.
“Menu MBG harus dijalankan dengan baik agar sasarannya tepat untuk pemenuhan gizi dan mencegah stunting. Tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi harus ada impact-nya,” tegasnya.
Rapat juga membahas penguatan sistem pemantauan melalui peluncuran Radar MBG, aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan MBG dan dapat diakses oleh kepala daerah. Kehadiran sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan secara lebih terukur dan responsif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap MBG melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Mari kita dukung dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik,” ujarnya.
Sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan surat edaran Kemendagri terkait dukungan kepala daerah terhadap MBG, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pengawasan di Kutim akan dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan tidak hanya menyangkut ketepatan waktu pelaksanaan maupun tata cara memasak makanan, tetapi juga mencakup kondisi sanitasi dapur dan pengelolaan limbah.
“Karena sudah ada instruksi, kita bisa turun ke dapur-dapur untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya melihat waktu dan cara memasaknya, tetapi sanitasi dapurnya juga harus diperhatikan, termasuk bagaimana limbahnya diolah,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, aspek kebersihan dan sanitasi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Demikian pula dengan pengelolaan limbah, yang harus diperhatikan agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Untuk itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah terkait mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas Kesehatan dapat memastikan aspek keamanan pangan dan sanitasi, Dinas Lingkungan Hidup memperkuat pengawasan pengelolaan limbah, sementara perangkat daerah lainnya mendukung dari sisi ketersediaan bahan pangan, data penerima manfaat, infrastruktur, hingga pengawasan secara umum.
“Semua perangkat daerah harus ikut mengawasi sesuai tugasnya masing-masing. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi, kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan juga memperhatikan lingkungan,” ujarnya.
Bupati menambahkan, pengawasan tersebut penting agar Program MBG di Kutai Timur memberikan manfaat secara optimal dan mampu mencapai tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat serta mendukung upaya pencegahan stunting.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sistem pemantauan seperti Radar MBG, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(kopi12/kopi13)
