Teks foto: Camat Long Mesangat Rapichin saat mengikuti Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2026. Foto: Istimewa.
SAMARINDA – Jalan tanah membentang sekitar 19 kilometer di Kecamatan Long Mesangat, Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Bagi warga yang menggantungkan mobilitas pada ruas itu, kondisi jalan bukan perkara kecil. Jalan menjadi penghubung menuju sekolah, menopang pergerakan hasil perkebunan, sekaligus membuka akses masyarakat ke wilayah lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Camat Long Mesangat, Rapichin. Dalam Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltim 2026, Rapichin membawa gagasan tentang bagaimana pemerintah kecamatan, perusahaan, dan pelaku usaha lokal dapat bergandengan tangan merawat akses transportasi yang telah tersedia.
Sembilan camat terbaik dari kabupaten dan kota se-Kaltim mengikuti penilaian yang digelar Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim. Kegiatan itu dibuka di Claro Pandurata Hotel Samarinda, Senin, (10/8/2026). Kutim diwakili Camat Long Mesangat, Rapichin.
Di hadapan tim penguji, Rapichin memaparkan pola kolaborasi yang telah berjalan sekitar dua tahun. Pemerintah kecamatan berperan memantau kondisi jalan, terutama titik-titik yang rawan mengalami kerusakan. Ketika ditemukan jalan berlubang atau kerusakan jembatan, pemerintah kecamatan kemudian berkomunikasi dengan perusahaan dan pengusaha lokal untuk mencari jalan keluar bersama.
“Kami fokus pada kepedulian dalam merawat akses transportasi. Yang kami lakukan adalah mengoordinasikan perusahaan dan pengusaha lokal agar bersama-sama bisa memelihara kondisi jalan yang ada tetap terawat dan bisa dinikmati bersama,” ujarnya.
Sekitar 19 kilometer jalan di Long Mesangat masih berupa jalan tanah. Karakteristik ruas tersebut membuat pemeliharaan menjadi pekerjaan yang mesti dilakukan secara berkala. Tanpa perawatan, kerusakan dapat melebar dan menghambat aktivitas warga. Dalam praktiknya, dukungan dari perusahaan dan pelaku usaha muncul dalam beragam bentuk. Sejumlah perusahaan menyediakan alat berat untuk meratakan jalan. Ada pula pihak yang membantu bahan bakar minyak (BBM) atau memberikan dukungan dana sesuai kemampuan masing-masing.
“Alhamdulillah responsnya bagus. Ketika kami melakukan komunikasi, mereka selalu siap membantu,” kata Rapichin.
Bagi pemerintah kecamatan, pola itu bukan pengganti pembangunan infrastruktur permanen. Pemeliharaan jalan yang sudah ada dilakukan untuk menjaga agar akses masyarakat tetap berfungsi, sedangkan pembangunan jalan permanen tetap diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dampaknya terasa pada hubungan pemerintah dengan masyarakat. Menurut Rapichin, pemantauan kondisi jalan yang lebih teratur dan komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan ikut mengurangi keluhan warga mengenai akses transportasi.
Sebelum pola kolaborasi tersebut berjalan, keluhan kerap disampaikan melalui media sosial maupun pesan pribadi. Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu perjalanan warga, tetapi juga menyulitkan anak-anak yang hendak menuju sekolah.
“Setelah ada komunikasi dan kesepakatan, tidak ada lagi keluhan seperti sebelumnya. Dulu masyarakat sering menyampaikan melalui media sosial atau WhatsApp, meminta agar jalan yang rusak segera diperbaiki karena mereka kesulitan mengakses sekolah,” tuturnya.
Bagi Long Mesangat, persoalan akses jalan juga berkelindan dengan geliat ekonomi. Kecamatan tersebut memiliki potensi perkebunan dan menjadi wilayah operasi sejumlah perusahaan kelapa sawit. Karena itu, keberadaan jalan yang dapat dilalui menjadi bagian penting dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat.
Jalur Long Mesangat juga memiliki keterhubungan dengan sejumlah wilayah lain, termasuk Sangatta dan Samarinda. Akses tersebut terhubung melalui Muara Bengkal, Batu Ampar, Rantau Pulung, Sebulu, hingga Teluk Dalam.
Di tengah kondisi geografis dan kebutuhan mobilitas tersebut, kolaborasi menjadi salah satu ikhtiar pemerintah kecamatan untuk menjaga urat nadi transportasi tetap terbuka. Bagi masyarakat, manfaatnya bukan hanya berupa jalan yang lebih terawat, tetapi juga kemudahan bergerak untuk bersekolah, bekerja, dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltim 2026 sendiri tidak hanya menempatkan capaian seorang camat sebagai ukuran. Forum tersebut menjadi ruang untuk melihat kemampuan pemerintah kecamatan menjalankan tugas sekaligus menemukan cara-cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala BPOD Setda Provinsi Kaltim Imanuddin mengatakan penilaian tersebut menjadi sarana mengevaluasi kinerja camat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Penilaian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan camat dalam menjalankan tugas dan mengayomi masyarakat, sekaligus menjadi wadah pembinaan dan memberikan reward kepada Camat Berprestasi,” ujar Imanuddin.
Menurut dia, penilaian itu juga diharapkan mendorong para camat mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik pada era digitalisasi, sekaligus menjawab berbagai tantangan efisiensi pemerintahan.
Di Long Mesangat, inovasi yang dipaparkan Rapichin berangkat dari persoalan yang sangat dekat dengan keseharian warga: jalan. Ketika pemerintah kecamatan tidak bekerja seorang diri, perusahaan dan pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga akses yang digunakan bersama. Pembangunan jalan permanen tetap menjadi pekerjaan pemerintah daerah. Namun, sembari menunggu ikhtiar tersebut berjalan, ruas jalan yang telah ada dirawat agar aktivitas masyarakat tidak terhenti. Di situlah kolaborasi pemerintah kecamatan dengan dunia usaha menemukan maknanya, menjaga akses yang hari ini masih menjadi tumpuan warga. (*/kopi14/kopi3)
