Anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah menyampaikan penjelasan dalam audiensi ke Perum Bulog. Foto: Dewi/Pro Kutim
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama DPRD mendorong transformasi ekonomi daerah dari yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan menuju sektor pertanian dan pangan. Hal tersebut diungkapkan dalam audiensi Pemkab Kutim dan DPRD bersama Perum Bulog di Kantor Pusat Bulog Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Dalam diskusi bersama Perum Bulog, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran Bulog sebagai mitra strategis dalam mendukung pengembangan pertanian dan penyerapan hasil panen petani lokal.
Anggota DPRD Hepnie Armansyah dalam dalam forum audiensi ini menegaskan bahwa saat ini Kabupaten Kutim masih mengalami defisit beras sekitar 20.000 ton per tahun. Kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui pasokan dari sejumlah provinsi lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat Kutim memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi kawasan produksi pangan.
“Daerah ini sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi produsen pangan. Dengan lahan yang luas, Kutim seharusnya tidak hanya menjadi daerah konsumtif, tetapi mampu menghasilkan sendiri kebutuhan pangannya,” ungkap Hepnie.
Ditambahkan Hepnie, transformasi menuju sektor pertanian ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.
“Pemerintah daerah menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap sektor mineral dan batu bara, dengan memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi baru,” sebutnya.
Kemudian, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan, terutama ketika sumber daya alam tak terbarukan semakin terbatas.
“Meski memiliki potensi besar, pengembangan pertanian di Kutim masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah penyerapan hasil panen petani,” jelasnya.
Selanjutnya selama ini, hasil produksi petani lokal belum terserap secara optimal karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh biaya produksi yang masih besar serta keterbatasan teknologi pengolahan.
Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat justru dipenuhi dari luar daerah. Kondisi ini dinilai menjadi paradoks yang perlu segera diselesaikan.
“Karena itu, pemerintah daerah berharap Bulog dapat menerapkan kebijakan pembelian hasil panen petani lokal melalui skema Harga Pokok Pembelian (HPP) yang realistis dan menguntungkan petani,” urainya.
Berikutnya dewan bersama Pemerintah Kutim berharap kehadiran Bulog tidak hanya sebatas penyedia fasilitas gudang penyimpanan, tetapi juga berperan dalam perencanaan pengembangan sektor pertanian secara jangka panjang.
Diketahui, Bulog saat ini memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem penyimpanan cadangan pangan nasional.
Melalui kemitraan strategis tersebut, Bulog diharapkan dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal sehingga memberikan kepastian pasar bagi para petani.
“Kami berharap Bulog bisa menjadi mitra strategis dalam pengembangan pertanian di Kutim. Jika hasil panen petani terserap dengan baik, maka program peningkatan luas lahan pertanian akan lebih mudah dijalankan,” tegasnya.
Berikutnya, Pemerintah Kutim uga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Bulog dalam mendukung program pengembangan pertanian, termasuk program cetak sawah baru.
“Dengan dukungan anggaran daerah yang cukup besar, pemerintah optimistis pengembangan sektor pertanian dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Kutim tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu lumbung pangan baru di wilayah Kalimantan.(kopi15/kopi13/kopi3)
